Ribuan Huntara di Tiga Provinsi Rampung Berkat Kerja Bersama Lintas Sektor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) di sejumlah wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Langkah itu sebagai langkah transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan.

Akselerasi tersebut ditopang kolaborasi lintas sektor, seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), serta pPemerintah daerah yang terdampak bencana. TNI-Polri beserta Danantara juga ikut terlibat dalam pembangunan huntara.

Belum lagi, bantuan dari lembaga nonpemerintah, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat. Dalam proses pembangunan, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mitra swasta juga terlibat dalam percepatan ketersediaan Huntara.

Ketersediaan lahan secara cepat dengan memanfaatkan tanah desa dan lahan milik korporasi ikut menjadi motor percepatan pembangunan Huntara. Data BNPB per 28 Januari 2026 menunjukkan, pembangunan Huntara berlangsung paralel di 20 kabupaten/kota yang terdampak bencana, dengan capaian 4.281 unit sudah rampung dari rencana keseluruhan 17.231 unit.

Di Aceh, pembangunan huntara di 12 kabupaten/kota yang telah selesai mencapai 3.248 unit dengan lokasi terbanyak di Aceh Tamiang mencapai 1.000 unit huntara. Di Sumut, huntara yang telah selesai dibangun di 3 kabupaten/kota mencapai 557 unit dari rencana 962 unit huntara yang dibangun.

Sementara di Sumbar, sebanyak 476 unit huntara telah selesai dibangun di 5 kabupaten/kota dari total 618 Huntara yang akan dibangun. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menyebut, huntara menjadi kunci untuk mengurangi beban pengungsian.

Meski begitu, percepatan pembangunannya sangat ditentukan oleh ketepatan pendataan kategori kerusakan rumah warga. "Karena huntara memang ditunggu, salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi. Pengungsi ini ada yang (rumahnya) rusak ringan, rusak sedang, rusak berat," ujar Tito kepada awak media dikutip di Jakarta, Jumat (30/1/2025).

Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan, warga yang sudah menempati huntara tetap mendapatkan dukungan kebutuhan dasar selama masa pemulihan berjalan. "Masyarakat yang sudah menempati Huntara akan tetap terpenuhi hak logistiknya," ujarnya.