1 hour ago
2
Asap mengepul menyusul serangan drone Iran di bandara Erbil di Erbil, Irak, 28 Februari 2026. Iran dilaporkan melancarkan serangan udara balasan yang menargetkan posisi militer AS di wilayah tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Riza Annisa Pujarama menyoroti ruang fiskal domestik sebelum tekanan global meningkat karena perang Iran vs AS dan Israel sudah ketat. Riza menyampaikan ketatnya ruang fiskal ini lantaran belanja yang terus meningkat di tengah perlambatan penerimaan perpajakan; defisit yang semakin dalam disertai nilai keseimbangan primer yang negatif; pembayaran bunga utang dan belanja subsidi energi yang terus meningkat.
"Kemudian, dominasi belanja rutin yang kini mencapai lebih dari 40 persen dari total belanja pemerintah pusat, sementara belanja produktif seperti belanja modal justru tertekan, tersisa sekitar delapan persen hingga sembilan persen dari total belanja pemerintah pusat," ujar Riza dalam diskusi bertajuk "2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!" Di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Di tengah gejolak geopolitik yang terjadi, Riza menyebut, ekonomi domestik ikut terdampak. Sejumlah asumsi makro APBN meleset per April 2026, mulai dari nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp17.280–17.400 per dolar AS, harga minyak yang telah menembus 100 dolar AS per barel, hingga kenaikan yield SBN.
Riza menyampaikan dampaknya tidak hanya pada peningkatan beban subsidi energi, tetapi juga pada pembayaran bunga utang yang kini telah melampaui 20 persen dari belanja pemerintah, dengan total kewajiban jatuh tempo yang besar. Riza mengatakan sensitivitas fiskal pada dokumen RAPBN 2026 menunjukkan setiap kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar akan langsung memperlebar defisit.
"Berdasarkan estimasi tersebut, tambahan kebutuhan subsidi bisa mencapai sekitar Rp219 triliun jika harga minyak mentah mencapai 100 dolar AS per barel," ucap Riza.
Dalam kondisi ini, Riza menekankan bahwa pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal dengan lebih ketat, sekaligus memperbaiki kualitas belanja. Riza mengatakan reformasi subsidi energi menjadi penting agar lebih tepat sasaran, diikuti dengan perbaikan akurasi data penerima.
Selain itu, sambung Riza, perlindungan sosial juga perlu diperkuat, khususnya bagi kelompok kelas menengah yang rentan terdampak kenaikan harga energi, namun belum sepenuhnya terjangkau bantuan sosial. Tanpa langkah yang tepat, Riza menilai, risiko defisit menembus batas tiga persen dapat berdampak pada kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
