RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas, Peran DPD RI Makin Strategis

10 hours ago 10

Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin saat penyerahan dokumen pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2024). Rapat paripurna tersebut beragendakan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, langkah DPD RI memperjuangkan kepentingan daerah melalui jalur legislasi menunjukkan lembaga tersebut mulai memperlihatkan fungsi strategisnya sebagai representasi daerah. Hal itu diketahui dari Pidato Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Menurut dia, DPD sekarang bukan sekadar melakukan kritik atau evaluasi terhadap pemerintah, melainkan DPD menawarkan agenda yang konstruktif dan kemudian memperoleh respons dari pemerintah. "Menurut saya, ini menunjukkan DPD mulai menemukan posisi strategisnya," kata Lucius di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Dia menyebut, RUU Daerah Kepulauan menjadi contoh paling konkret. Perjuangan tersebut telah berlangsung sejak 2017 dan kini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Karena itu, respons positif Presiden Prabowo terhadap agenda tersebut patut dilihat sebagai perkembangan penting bagi hubungan pusat dan daerah.

"DPD tidak hanya berbicara atas nama daerah, tetapi juga berusaha memastikan aspirasi daerah diterjemahkan menjadi kebijakan nasional. Kalau perjuangan yang sudah berlangsung bertahun-tahun akhirnya mendapatkan respons positif dari pemerintah dan masuk dalam agenda legislasi prioritas, itu tentu merupakan capaian yang patut diapresiasi," ujar Lucius.

sumber : Antara

Read Entire Article