Sistem Ekonomi Konstitusi dan Masalah yang Dihadapi Presiden

Sambutan Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, perlu kita renungkan baik-baik.

Sebab, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo mengajak kita untuk mengetahui, apa saja sebenarnya yang sedang dan telah terjadi selama ini di Indonesia.

Kepala Negara menyimpulkan, memang di negeri kita perekonomian bisa tumbuh lima persen per tahun. Dalam rentang waktu tujuh tahun, dengan demikian, pertumbuhannya sebesar 35 persen---demikian menurut Presiden.

Jadi, dalam perhitungannya, semestinya kekayaan negeri ini bertambah 35 persen dari masa tujuh tahun yang lalu.

Namun, pertanyaan diajukan Presiden Prabowo: mengapa pertumbuhan ekonomi itu belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat? Bahkan, ada kelas menengah yang tadinya sudah lepas dari kemiskinan juga turun kembali.

Ini menjadi pertanda, menurut Prabowo, bahwa ada persoalan dalam sistem ekonomi nasional, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Oleh karena itu, tegas Kepala Negara, hal ini harus segera dibenahi agar hasil pembangunan nasional dapat dirasakan lebih merata. Menurut dia, jika ekonomi tumbuh lalu orang miskin bertambah dan kelas menengah berkurang, maka itu berarti sistem ekonomi kita keliru.

Hemat saya, Presiden Prabowo benar jika ia melihat dari perspektif sistem ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi, seperti yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Dalam praktiknya, sistem ekonomi yang berjalan di negeri ini selama ini, seperti dikatakan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.