Sri Mulyani: Rasio Utang Indonesia Paling Rendah di G20

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa rasio utang Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara anggota G20.

“Rasio utang Pemerintah Indonesia dibanding negara G20 termasuk yang terendah,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator kuat atas terjaganya stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I 2025 tercatat sebesar 30,6 persen.

Sri Mulyani menambahkan, stabilitas ekonomi nasional saat ini ditopang oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah bersama BI. Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid dengan tingkat inflasi yang terkendali.

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 4,87 persen year-on-year (yoy), meskipun secara quarter-to-quarter (qtq) mengalami kontraksi sebesar 0,98 persen. Sri Mulyani menyebut capaian tersebut termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20.

Sementara itu, tingkat inflasi juga tergolong rendah. Pada Juni 2025, inflasi tercatat sebesar 0,19 persen month-to-month (mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 1,87 persen (yoy).

“Inflasi kita juga termasuk yang terendah di antara ASEAN dan G20, dan cadangan devisa kita menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Maret yang lalu,” ujarnya.

Sebagai refleksi delapan bulan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani menuturkan bahwa kebijakan fiskal difokuskan pada efisiensi dan penguatan program-program prioritas.

“Kebijakan fiskal dan moneter terus dilakukan dalam rangka mendukung prioritas Presiden, terutama efisiensi melalui pengurangan belanja kementerian/lembaga, serta realokasi ke program-program prioritas baru yang menjadi inisiatif Bapak Presiden,” katanya.

Beberapa kebijakan yang telah diterapkan antara lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang mewah, stimulus ekonomi guna mendorong konsumsi masyarakat, serta pengelolaan transisi pemerintahan yang dinilai cepat dan stabil.

Tak hanya pada aspek makro, Sri Mulyani juga menyoroti sejumlah program Presiden Prabowo yang berdampak langsung ke masyarakat. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pengamanan stok beras sebesar 4 juta ton, penghapusan utang macet UMKM, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

sumber : ANTARA