Telusuri Polemik Deposito, Dedi Mulyadi Datangi Kemendagri dan Bank Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Anggaran milik Pemprov Jabar yang didepositokan, hingga saat ini menjadi polemik. Untuk memastikan hal tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) untuk membahas sumber data anggaran Rp 4,1 triliun milik Pemprov Jabar yang dinyatakan sebagai deposito.

Menurut Dedi Mulyadi, pihaknya harus menelusuri kebenaran data yang dimiliki oleh kementerian dan bank sentral karena data tersebut menjadi polemik. "Hari ini saya sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia," ujar Dedi, Rabu (22/10/2025).

Secara internal, kata dia, pihaknya sudah memastikan kejelasan sumber data tersebut dengan memanggil seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang terkait pengelolaan keuangan. "Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong," katanya.

Dedi mengatakan, dari data yang diterima, pada periode 15 Oktober 2025 tidak ada simpanan Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun seperti yang dilansir Menteri Keuangan Purbaya. "Tidak ada," katanya.

Karena itu, kata dia, pihaknya akan mendatangi Kemendagri untuk mencocokkan data yang dimiliki Pemprov Jabar.Langkah selanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menelusuri data yang menandai polemik tersebut. "Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut," kata Dedi.

Dedi menegaskan, seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.

Dedi mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan terhadap pejabat yang berbohong mengenai kebenaran data tersebut.

Ancaman tersebut tidak pandang bulu, termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.

"Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu," papar Dedi.