UMKM Perempuan di Daerah Butuh Dukungan, Ipemi Dorong Peran Stakeholder

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah dinilai masih menghadapi keterbatasan akses permodalan dan peralatan produksi. Dukungan konkret dari berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar usaha perempuan di daerah dapat berkembang dan bertahan.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) Ingrid Kansil menyampaikan hal tersebut usai mengunjungi pelaku UMKM binaan Ipemi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (16/5/2026). Dalam kunjungan itu, Ingrid didampingi Ketua Ipemi Magelang Ita Sarifah bersama jajaran pengurus meninjau usaha kader Ipemi di Kecamatan Windusari, Borobudur, dan Mungkid.

Ingrid melihat langsung aktivitas sejumlah home industry milik anggota Ipemi, termasuk usaha grubi berbahan ubi milik Endang yang memberdayakan perempuan di lingkungan sekitar. Dari kunjungan tersebut, Ingrid menangkap bahwa pelaku UMKM perempuan di daerah memiliki semangat tinggi untuk berkembang, namun masih terkendala dukungan usaha.

Pelaku UMKM daerah membutuhkan suntikan pendanaan dan fasilitas produksi agar mampu meningkatkan kapasitas usaha. “Mulai dari kebutuhan ketersediaan alat usaha, hingga keinginan besar untuk terus produktif dan berkembang,” kata Ingrid dalam siaran persnya di Jakarta, Ahad (17/5/2026).

Saat meninjau proses produksi, Ingrid menilai praktik usaha yang dijalankan Endang menunjukkan solusi nyata bagi perempuan yang menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus pekerja. Endang memperbolehkan pekerja membawa balita ke lokasi produksi sehingga perempuan tetap dapat bekerja tanpa meninggalkan tanggung jawab keluarga.

Menurut Ingrid, praktik tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang mendorong lingkungan kerja ramah perempuan dan anak. “Inilah semangat perempuan Indonesia, saling menguatkan, mandiri, produktif, dan terus tumbuh bersama,” kata Ingrid.

Ia menegaskan jaringan Ipemi telah terbentuk hingga tingkat kecamatan, sehingga mampu menjangkau pelaku UMKM perempuan secara langsung di daerah. Namun, keterbatasan modal usaha masih menjadi tantangan utama yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta.

“Pelaku UMKM daerah, khususnya anggota Ipemi masih perlu bantuan permodalan. Sebagai contoh usaha Ibu Endang yang memerlukan alat serut ubi yang lebih modern,” ujar Ingrid.