Usulan Pengelolaan Program Makanan Bergizi Gratis oleh Sekolah di Jawa Barat

4 hours ago 2

Legislator mengusulkan sekolah mengelola program makanan bergizi gratis.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aceng Malki, mengusulkan agar Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dikelola secara mandiri oleh sekolah, pesantren, dan posyandu melalui kantin atau dapur yang ditunjuk. Usulan ini muncul setelah Jawa Barat mencatat kasus keracunan makanan tertinggi terkait program tersebut dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Menurut Aceng, pengelolaan langsung oleh sekolah akan membuat program lebih aman, higienis, dan tepat sasaran. Sekolah dan lembaga pendidikan lebih memahami kebutuhan dan preferensi siswa, sehingga dapat menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan selera lokal.

"Sekolah sebaiknya mengelola program MBG secara langsung dengan mendirikan dapur atau kantin sendiri. Dengan cara ini, sekolah dapat memberdayakan komunitasnya sekaligus memastikan keamanan makanan bagi siswa," kata Aceng di Bandung pada Rabu.

Aceng menambahkan bahwa operasi skala kecil, melayani sekitar 500 hingga 1.000 porsi per dapur, akan mempermudah pengawasan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pengawasan dari dinas kesehatan dan pendidikan setempat tetap diperlukan untuk menjaga standar kualitas.

Aceng mencatat bahwa model ini bisa lebih efektif dibandingkan dapur terpusat berskala besar yang melayani ribuan siswa. Dengan dapur kecil tersebar di sekolah, pesantren, dan posyandu, distribusi makanan bisa lebih cepat dan risiko kontaminasi berkurang secara signifikan.

Data dari Kementerian Kesehatan per 5 Oktober 2025 menunjukkan lebih dari 11.000 orang di seluruh negeri mengalami keracunan makanan terkait program MBG. Sementara itu, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 11.566 korban anak antara Januari hingga 12 Oktober 2025. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat melaporkan angka tertinggi dengan 4.125 korban, diikuti Jawa Tengah dengan 1.666, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 1.053, Jawa Timur dengan 950, dan Nusa Tenggara Timur dengan 800.

Mengingat temuan ini, Aceng menekankan perlunya sistem distribusi dan pengawasan makanan yang lebih kuat. Dia berharap pengelolaan mandiri oleh sekolah dan lembaga pendidikan bisa menjadi solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan program MBG di masa mendatang.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara

Read Entire Article
Food |