Wakaf Produktif Penyelamat Rakyat di Tengah Badai BBM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap kali sumbu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disulut, bom waktu bernama inflasi pangan hampir pasti meledak di tingkat akar rumput. Di tengah gonjang-ganjing nilai tukar dolar AS yang perkasa dan lonjakan harga energi global, struktur ekonomi domestik kita kembali diuji pada titik paling rentan : ketahanan isi piring nasi rakyat.

Pengemudi Ojol teriak karena pendapatan berkurang.

Emak-emak menjerit karena kenaikan semua kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Dan mahasiswa pun secara serentak berdemonstrasi di beberapa kota menolak kenaikan BBM dan menyoroti pengelolaan anggaran negara (Republika, 22/6/2026).

Namun, jika kita membedah anatomi krisis ini secara kritis, lompatan harga pangan di meja makan konsumen sering kali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang diterima petani di sawah. Ada distorsi struktural menahun yang gagal diselesaikan oleh instrumen moneter konvensional, yakni cengkeraman oligopoli rantai pasok informal yang lazim kita sebut sebagai tengkulak atau pemburu rente.

Kenaikan harga BBM selalu menjadi pembenaran sempurna bagi para pemburu rente untuk melipatgandakan margin keuntungan sepihak. Biaya logistik dan transportasi memang naik, tetapi tekanan yang dibebankan kepada konsumen akhir dan pemotongan harga beli di tingkat petani sering kali jauh melebihi kalkulasi riil keekonomian operasional truk kontainer.

Di sinilah instrumen klasik ekonomi syariah—khususnya transformasi Wakaf Produktif—harus bergeser dari sekadar wacana teologis menjadi strategi kebijakan publik yang ofensif. Wakaf produktif memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh skema modal korporasi maupun perbankan manapun: sifatnya abadi dan memiliki biaya modal nol persen (0% cost of capital).

Anatomi Krisis

Untuk melihat urgensi ini, kita harus menengok data riil di lapangan. Biaya logistik di Indonesia secara historis merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, berkisar antara 14% hingga 20% dari PDB. Ketika harga BBM bersubsidi maupun non-subsidi merangkak naik, transmisi dampaknya ke inflasi pangan (volatile foods) terjadi dalam hitungan hari.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran transportasi dan komoditas pangan pokok merupakan penyumbang utama garis kemiskinan baru di Indonesia setiap kali terjadi guncangan harga energi.

Namun, mengapa rantai pasok begitu rapuh? Distribusi pangan kita jalur hilirnya dikuasai oleh skema tengkulak berlapis—mulai dari penebas di sawah, pengepul lokal, tengkulak pasar induk, hingga pedagang eceran. Komoditas seperti beras atau cabai harus melalui 5 hingga 7 tahapan distribusi sebelum sampai ke tangan ibu rumah tangga.

Di sinilah letak eksploitasinya : petani ditekan dengan harga beli serendah mungkin karena mereka tidak memiliki modal untuk menahan hasil panen atau menyewa transportasi sendiri, sementara konsumen dipaksa membeli dengan harga setinggi langit akibat pembengkakan biaya logistik yang diakumulasikan di sepanjang rantai tengkulak tersebut.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.