AHY Pastikan Bantuan Tembus Wilayah Terdampak Bencana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah mempercepat langkah untuk memulihkan konektivitas, infrastruktur, dan layanan logistik di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan AHY saat melakukan peninjauan di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara pada Senin (1/12/2025).

"Pemerintah tentu bergerak di semua sektor. Saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki tugas utama untuk segera menggerakkan, mendorong kementerian-kementerian di bawah koordinasi kami khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, untuk segera mengirimkan alat-alat berat seperti ekskavator, loader, dan lainnya untuk membantu membersihkan sisa-sisa longsor sekaligus menghubungkan kembali jalur-jalur yang terputus,” ujar AHY dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Menurut AHY, jika penanganan tidak dilakukan segera, akan ada masyarakat dan wilayah yang tetap terisolasi, baik dari sisi komunikasi maupun jalur logistik akibat terputusnya akses darat. Ia menegaskan bahwa hal tersebut harus ditangani sesegera mungkin.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan melalui Kementerian Perhubungan agar sektor transportasi udara dan laut tetap beroperasi dengan baik sehingga aliran logistik tidak terhenti. Masyarakat terdampak sangat membutuhkan bantuan, termasuk obat-obatan, sehingga kelancaran distribusi menjadi prioritas.

“Saya akan menyampaikan langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Di sini ada deputi yang khusus membidangi hal tersebut agar tidak ada satu pun daerah yang benar-benar terputus. Kita dorong alat-alat beratnya, ada ekskavator, backhoe, loader, truk, dan lain sebagainya,” ucap AHY.

AHY menyatakan koordinasi juga telah dilakukan dengan Pertamina dan PLN terkait ketersediaan BBM dan listrik yang merupakan kebutuhan krusial.

Menurutnya, listrik tidak hanya untuk penerangan, tetapi juga memastikan komunikasi tetap berjalan. Tanpa listrik, jaringan komunikasi terputus sehingga dapat menghambat pemerintah pusat maupun daerah dalam memperoleh informasi penting di lapangan.