AI Ubah Cara Kerja Kehumasan, Misinformasi dan Disinformasi Jadi Ancaman Baru

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) membawa perubahan besar dalam cara kerja kehumasan dan jurnalistik. Hal ini disampaikan Imam Wahyudi, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Kementerian Pertanian, dalam pelatihan jurnalistik yang diikuti para pelaksana kehumasan lingkup Kementan di Bogor.

Imam menjelaskan, di masa lalu instansi kerap mengandalkan mantan wartawan atau individu yang memiliki kemampuan menulis kuat untuk menghasilkan berita berkualitas.

Namun kini, sebagian tugas tersebut dapat dipercepat dan didukung oleh teknologi AI yang mampu menulis cepat, menyusun berita, hingga membantu analisis informasi secara instan.

“Dulu kita harus mempekerjakan mantan wartawan atau orang yang pandai menulis, pandai bikin berita, dan sebagainya. Sekarang tidak. Ada asisten baru yang tidak perlu dibayar. Dia bernama artificial intelligence,” ujar Imam dalam keterangan, Sabtu (29/11/2025).

Menurut Imam, dia bisa berwujud apa saja, bekerja kapan saja, dan mampu mengerjakan hal-hal yang dulu hanya bisa dikerjakan oleh tenaga terampil.

Meski demikian, Imam menegaskan AI bukanlah pengganti kemampuan humanis. Teknologi, katanya, harus diposisikan sebagai alat bantu yang digunakan secara bijak untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik, bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya.

Dalam sesi tersebut, Imam menekankan, derasnya arus informasi digital hari ini membuat tantangan kehumasan semakin kompleks. Jika dahulu kecepatan penyampaian informasi menjadi fokus utama, kini tantangan terbesar adalah ketepatan dalam memilah dan memverifikasi informasi.

“Kita harus bisa membedakan antara misinformasi dan disinformasi. Ini adalah pertemuan dua lingkaran besar: intensi dan kesalahan,” katanya menegaskan.

Ia menerangkan, misinformasi adalah informasi salah yang disebarkan tanpa niat buruk—misalnya fenomena April Mop yang sering menghadirkan informasi keliru sebagai candaan.“Kalau ini misinformasi, tidak ada itikad buruk. Salah informasi saja,” katanya.

Sementara itu, disinformasi adalah informasi salah yang disengaja dibuat dan disebarkan untuk menyesatkan. Inilah yang menurutnya menjadi ancaman serius dalam komunikasi publik modern.

“Masalah muncul ketika informasi yang salah itu bertemu dengan niat yang salah. Informasinya sengaja disalahkan, disengaja dibelokkan. Itu yang berbahaya,” tegas Imam.

Selain misinformasi dan disinformasi, Imam juga menyoroti meningkatnya praktik penghilangan konteks dalam pemberitaan. Praktik ini terjadi saat bagian tertentu dari pernyataan, wawancara, atau rekaman dipotong sehingga makna aslinya berubah.

“Yang sekarang makin banyak terjadi adalah menghilangkan konteks,” ujarnya. Ia mencontohkan bagaimana isu terkait gugatan terhadap Menteri Pertanian dapat berubah arah narasinya ketika potongan pernyataan ditampilkan tanpa penjelasan utuh.

“Ketika konteks hilang, narasi bisa bergeser jauh dari maksud sebenarnya,” tambahnya. Imam menutup sesi dengan mengingatkan pentingnya integritas dan ketelitian para pelaksana kehumasan.

Di tengah perubahan teknologi dan dinamika informasi, kemampuan memilah fakta, menguji konteks, dan menyampaikan informasi dengan akurat menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.