Akankah Uni Emirat Arab Hengkang Sepenuhnya dari Yaman atau Malah Perang dengan Saudi?

REPUBLIKA.CO.ID, TAIZ – Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengumumkan penghentian sisa pasukan kontra-terorisme di Yaman. Kementerian juga menegaskan keputusan tersebut diambil atas kemauan sendiri dan dengan koordinasi bersama mitra-mitra.

Pengumuman tersebut muncul beberapa jam setelah Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad al-Alimi, meminta pasukan Uni Emirat Arab meninggalkan negara itu dalam waktu 24 jam.

Hal ini memunculkan pertanyaan yaitu apakah ini merupakan penarikan pasukan atau hanya relokasi?

Apa yang sebenarnya terjadi?

Dikutip dari Aljazeera, Rabu (31/12/2025), menurut sumber-sumber, keputusan ini hanya berlaku untuk pasukan khusus yang bertugas memerangi terorisme, jumlah dan fungsinya terbatas, dan tidak mewakili kehadiran militer yang luas.

Pasukan terbatas ini tersebar di beberapa tempat, terutama di Provinsi Minyak Shabwah, di Pulau Mayun di Laut Merah, serta di kepulauan Socotra di barat laut Samudra Hindia.

Menurut sumber-sumber lokal di Provinsi Shabwah, Uni Emirat Arab hari ini mulai membongkar radar dan perangkat komunikasi di Kamp Balhaf serta di Kamp Marah di provinsi tersebut sebagai persiapan untuk penarikan pasukan.

Kegiatan langsung yang terbatas ini terjadi setelah UEA mengumumkan bahwa mereka telah mengakhiri kehadiran militer resmi mereka di Yaman sejak 2019 dan yang tersisa hanyalah kegiatan terbatas yang terkait dengan tugas-tugas tertentu.

Apakah Uni Emirat Arab menanggapi permintaan Dewan Presiden?

Secara linguistik dan politis, Abu Dhabi bersikeras menyangkal hal itu. Pernyataan Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab menekankan bahwa keputusan tersebut merupakan kedaulatan Uni Emirat Arab yang berasal dari "penilaian menyeluruh terhadap situasi saat ini", bukan karena mematuhi tenggat waktu atau tekanan.