Anggota DPRA Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh

REPUBLIKA.CO.ID, NAGAN RAYA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nurchalis mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan status bencana nasional terhadap musibah banjir bandang yang saat ini terjadi di Provinsi Aceh, termasuk di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

“Pemerintah harus segera menetapkan status darurat nasional atas bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Kerusakan yang terjadi akibat bencana alam sangat parah dan memutus sarana akses transportasi ke setiap daerah di Aceh,” kata Nurchalis kepada Antara di Nagan Raya, Aceh, Ahad (30/11/2025).

Ia mengatakan, banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Aceh telah memutus jembatan di sejumlah daerah di lintas jalan nasional di wilayah pantai timur utara Aceh.

Bencana alam juga memutus akses jembatan dan sarana transportasi ke wilayah tengah dan tenggara Aceh, termasuk memutus akses jalan dan jembatan dari wilayah barat Aceh ke tengah dari Nagan Raya dan Aceh Barat Daya.

Nurchalis mengatakan penetapan status darurat nasional atas bencana alam yang terjadi di Aceh harus segera dilakukan karena saat ini sebagian besar wilayah Aceh termasuk dataran tinggi tengah Aceh masih putus total.

Dengan adanya penetapan status bencana nasional, maka perbaikan infrastruktur yang putus dan rusak parah dapat lebih mudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan nasional.

Nurchalis menyebutkan, apabila pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional, maka sebagian besar korban banjir bandang dan masyarakat Aceh akan kelaparan dan mengalami krisis pangan.

Dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam ini telah menyebabkan menipisnya stok kebutuhan pangan, tersendatnya pengiriman BBM dan pasokan sembako, serta mengganggu rantai pasokan makanan khususnya ke wilayah bencana.

“Kita khawatir jika kondisi darurat ini dibiarkan, akan terjadi hal yang tidak diinginkan di daerah bencana. Saat ini stok makanan dan pangan sudah menipis, pembangunan sarana infrastruktur yang rusak harus segera dilakukan agar pasokan makanan tidak semakin terputus,” kata Nurchalis menambahkan.

sumber : Antara