Bahlil Ingin Percepat Campur Bioetanol dalam BBM, Bobibos Bakal Dilirik?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mempercepat penerapan kebijakan mandatori campuran bioetanol ke bahan bakar minyak (BBM). Hal ini sebagai respons terhadap harga minyak dunia yang meroket hingga menembus 118 dolar AS per barel.

“Karena kalau harga minyak fosil bisa melampaui 100 dolar AS per barel, maka itu akan lebih murah kalau kita blending (campur),” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (9/3/2026).

Bahlil sebelumnya berencana mewajibkan kandungan etanol sebesar 20 persen pada bahan bakar minyak atau E20 pada 2028 untuk mengurangi impor bensin. Kebijakan tersebut dapat diimplementasikan lebih cepat apabila melihat dinamika geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi negara-negara yang masih bergantung pada energi fosil.

“Kami bikin mandatori untuk bensin dan itu lebih bersih,” ucap Bahlil.

Selain mandatori E20, Bahlil juga berencana mempercepat implementasi kebijakan biodiesel 50 persen atau B50. B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri atas 50 persen solar dan 50 persen bahan bakar nabati (BBN) berbasis kelapa sawit. Saat ini Indonesia menerapkan mandatori B40, sementara mandatori B50 masih dalam kajian.

“Jadi, ada beberapa langkah yang akan kami lakukan. Sudah barang tentu dengan kondisi yang ada, maka pemerintah berpikir untuk mencari alternatif terbaik dalam rangka menjaga pasokan energi nasional,” kata Bahlil.

Peluang Bobibos

Pembina Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! (BOBIBOS), Mulyadi angkat bicara mengenai peluang BOBIBOS menjadi bahan bakar alternatif bagi Indonesia di tengah gejolak Timur Tengah. Gejolak tersebut mempengaruhi harga BBM karena terkait eskalasi keamanan di Selat Hormuz. Mulyadi menyampaikan, pada prinsipnya BOBIBOS siap menjadi BBM alternatif bagi masyarakat RI. Namun, kesiapan itu masih terganjal restu dari pemerintah.

"Kami siap. Yang kami butuhkan itu regulasi, investasi, dan proteksi (RIP) karena ini alternatif, bukan pengganti, sehingga tidak mengganggu bisnis bahan bakar lainnya," kata Mulyadi kepada Republika, Senin (9/3/2026).

Mulyadi menekankan pentingnya perlindungan bagi perkembangan BOBIBOS di Tanah Air. Tanpa hal itu, ia khawatir BOBIBOS sulit berkembang di dalam negeri.

"Kalau tidak ada proteksi, jadi RIP (mati) beneran bisnis BOBIBOS," ujar anggota DPR dari Komisi V Fraksi Gerindra itu.

Mulyadi memastikan BOBIBOS siap mengembangkan diri untuk menebar manfaat bagi masyarakat setelah mendapatkan restu. Adapun untuk saat ini, BOBIBOS yang merupakan bahan bakar yang berasal dari jerami belum mendapat tempat.

"Karena mandatory transisi energi hanya untuk bahan baku sawit, tebu, dan aren, jerami belum diberi ruang dan kesempatan," ujar Mulyadi.

Mulyadi juga mengingatkan potensi pengembangan jerami sebagai bahan bakar terbilang besar di Indonesia. Hal ini mengingat besarnya jumlah sawah.

"Jumlah sawah kita dari info Badan Pusat Statistik sekitar 11 juta hektare, jadi tanpa membuka lahan baru juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Bayangkan 1 hektare jerami bisa menghasilkan 2.000 liter. Misal ambil 5 juta hektare saja sudah 10 miliar liter," ujar Mulyadi.

Jika BOBIBOS resmi digunakan di Indonesia, Mulyadi memaparkan ada enam manfaatnya. Pertama, masyarakat terbantu karena mendapat bahan bakar murah dan berkualitas. Kedua, petani meningkat pendapatannya. Ketiga, anggaran negara lebih hemat karena mengurangi impor. Keempat, alam lebih bersih karena sumber nabati hampir zero emisi. Kelima, Indonesia menjadi negara yang mandiri secara energi.

"Terakhir, BOBIBOS bisa menambah lapangan kerja. Jadi ada enam manfaatnya," ujar Mulyadi.

Di sisi lain, akibat belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah, BOBIBOS memilih pasar ke negara lain. BOBIBOS mendapat jalan menuju restu penggunaan di Timor Leste.

"Sedang persiapan launching di Timor Leste. Kami menunggu jadwal Perdana Menteri dan Presiden karena beliau-beliau akan meresmikan," ucap Mulyadi.

sumber : Antara