Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pengawasan Pajak, Kompolnas: Sangat tidak Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) urusan pajak warga. Namun, keterlibatan mereka akan lebih difokuskan dalam pendampingan, bukan untuk melakukan pemeriksaan atau pemungutan.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam alias Cak Anam menyatakan, pelibatan Bhabinkamtibmas dalam urusan perpajakan sangatlah tidak tepat. Pasalnya, urusan pajak itu bukan merupakan bagian dari tugas dari aparat kepolisian. 

"Saya kira pelibatan Pak Bhabinkamtibmas kepolisian untuk urusan pajak sangat tidak tepat," kata dia kepada Republika, Rabu (22/7/2026).

Ia menjelaskan, Bhabinkamtibmas memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, Bhabinkamtibmas bakal memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat bersama sejumlah aparat di wilayah tersebut. 

"Lah kalau pajak, memastikan orang untuk membayar pajak itu kan seolah-olah kayak ada upaya paksa begitu. Bhabin itu bukan karakternya upaya paksa, tapi dia pelayanan," kata dia.

Cak Anam menambahkan, Bhabinkamtibmas juga telah memiliki banyak tugas di lapangan. Bahkan, tidak jarang Bhabinkamtibmas juga ikut mencari solusi dalam masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Melibatkan Bhabinkamtibmas dalam urusan pajak dinilai hanya akan menambah beban kerja mereka.

Karena itu, ia menolak apabila Bhabinkamtibmas dilibatkan dalam urusan pajak. Menurut dia, hal itu semestinya ditangani oleh petugas pajak.

"Jadi, sangat tidak tepat Pak Bhabin dilibatkan urusan pajak. Biarkanlah urusan pajak ini menjadi kewenangan petugas pajak, ya, dan urusan ketertiban, kenyamanan, keamanan masyarakat menjadi urusannya Pak Bhabin," ujar Cak Anam.