BI Sudah Agresif Turunkan Suku Bunga, Purbaya Tebar Likuiditas, Kenapa Ekonomi Masih Stagnan?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) cukup masif memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebanyak lima kali dari posisi 6 persen menjadi 4,75 persen sepanjang 2025. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan 2024 yang hanya sekali menurunkan suku bunga. Namun, mengapa kebijakan pemangkasan suku bunga yang digadang-gadang sebagai langkah pro-growth tersebut tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada 2025?

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengatakan, sepanjang 2024 BI Rate yang ditetapkan BI menggambarkan nuansa kebijakan yang cenderung pro-stability. Pasalnya, dari Januari hingga Desember 2024, BI Rate tidak bergerak dari angka 6 persen. Suku bunga acuan sempat naik ke 6,25 persen, namun kembali turun ke 6 persen. Memasuki 2025, kebijakan pro-growth BI mulai terlihat melalui penurunan BI Rate.

“Awal 2025 lebih terlihat upaya untuk pro ke pertumbuhan ekonomi, dengan menurunkan BI Rate (dari 6 persen) ke 5,75 persen, dan posisi hari ini adalah 4,75 persen. Setidaknya lima kali penurunan BI Rate selama 2025, apalagi ada yang berturut-turut di bulan Juli sampai September, itu menggambarkan bahwa ada upaya dari kebijakan moneter untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Eko dalam diskusi publik bertajuk Catatan Akhir Tahun Indef: Liburan di Tengah Tekanan Fiskal yang digelar secara daring, Senin (29/12/2025).

Eko menekankan, peran BI terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2025 terlihat dari kebijakan suku bunga yang konsisten diturunkan dengan tujuan menggeliatkan sektor riil. Sepanjang 2025, BI tercatat tidak pernah menaikkan BI Rate.

“Artinya kebijakan moneter 2025 cenderung ekspansif ya dibandingkan 2024. Cuma, catatan saya adalah, (kenapa) pertumbuhan ekonomi belum nendang ya,” ujarnya.

Tercatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2025 mencapai 5,04 persen, turun dari kuartal sebelumnya sebesar 5,12 persen. Sementara itu, kuartal I 2025 hanya mencapai 4,8 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal III 2025 tercatat 5,01 persen, lebih rendah dari target 5,2 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi 2024 secara keseluruhan terealisasi sebesar 5,03 persen.

“2024 kemarin pertumbuhan ekonomi 5,03 persen, jadi hampir sama situasinya, belum ada bedanya. Jadi, seolah-olah ada penurunan BI Rate dan atau tidak ada penurunan BI Rate, kok situasinya sama?” terangnya.

Eko menerangkan, setidaknya ada dua aspek yang menyebabkan kondisi tersebut. Pertama, rumitnya permasalahan sektor riil.

“Ini yang sering dikeluhkan ya, sebetulnya tidak hanya tahun ini, sudah dari lama, problem sektor riil ini dialami oleh Indonesia,” ujarnya.

Kedua, adanya ‘godaan’ imbal hasil dari surat utang. Surat utang pemerintah, misalnya, menawarkan bunga yang relatif tinggi dengan yield sekitar 6 hingga 7 persen. Eko juga menyoroti sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI), instrumen operasi moneter yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian.

“Bagaimana kemudian kredit mau tumbuh, kalau digoda terus oleh Pemerintah sendiri, oleh fiskal, yield-nya menggiurkan, dibandingkan dengan bunga deposito. Sudah begitu, enggak cukup di situ, BI sendiri kemudian mengeluarkan instrumen SRBI yang lebih cuan dibandingkan kalau perbankan atau bank umum menaruh di sektor riil,” ungkapnya.

Menyalurkan dana ke sektor riil dinilai memiliki risiko yang cukup tinggi, sehingga menambah kerumitan persoalan. Hingga kini, Eko menilai belum ada gebrakan serius sepanjang 2025 untuk memperbaiki kondisi sektor riil di Indonesia, di tengah banyaknya instrumen yang lebih menggiurkan bagi perbankan.

Pemerintah tercatat telah menggelontorkan Rp 200 triliun kepada bank-bank Himbara agar menyalurkannya ke sektor riil guna mendongkrak pertumbuhan kredit. BI juga mengimplementasikan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) secara rutin. Hingga 16 Desember 2025, total insentif KLM mencapai Rp 388,1 triliun.

“Jadi, semua dilakukan dalam konteks (menyediakan) uang dulu, bukan dalam konteks ‘penyakitnya’ apa dulu nih. Jangan-jangan kami menduga masalahnya itu di sektor riil. Sumbatan-sumbatannya itu di sektor riil. Sehingga mau digelontorin berapapun, tidak akan otomatis bisa menyelesaikan masalah,” terangnya.