BP Tapera Resmi Sediakan KPR FLPP Tenor 40 Tahun: Cicilan Lebih Ringan, Bunga Tetap 5 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) resmi menyediakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pilihan tenor hingga 40 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk dai dan guru ngaji, untuk memiliki rumah layak dengan cicilan yang lebih ringan.

Pelaksana Tugas Kepala Divisi Pemasaran Pembiayaan BP Tapera, Muhammad Abdul Ghoni, mengatakan perpanjangan tenor telah memperoleh persetujuan Komite BP Tapera dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Alhamdulillah, Komite BP Tapera dan tadi malam Bapak Menteri PKP sudah menyetujui jangka waktu pembiayaan sampai 40 tahun. Dengan tenor yang lebih panjang, cicilan menjadi jauh lebih ringan sehingga semakin terjangkau bagi masyarakat," kata Abdul Ghoni dalam Sosialisasi KPR Sejahtera FLPP BP Tapera bagi Dai dan Guru Ngaji di SMK Mathla'ul Anwar Cibuah, Kabupaten Lebak, Banten, beberapa waktu lalu.

Menurut peraih Ph.D dari kampus internasional ini, keunggulan utama skema FLPP bukan hanya terletak pada panjangnya tenor, tetapi juga pada kepastian pembiayaan. Program tersebut menerapkan suku bunga tetap sebesar 5 persen hingga kredit berakhir sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi kenaikan bunga sebagaimana lazim terjadi pada pembiayaan komersial.

"Misalnya hari ini penghasilan Bapak Rp3 juta, lalu beberapa tahun lagi naik menjadi Rp10 juta, suku bunganya tetap 5 persen sampai lunas. Inilah yang memberikan kepastian kepada masyarakat dalam merencanakan keuangan keluarga," ujarnya.

Ia menjelaskan, BP Tapera juga memberikan fleksibilitas kepada debitur. Masyarakat yang mengambil tenor hingga 40 tahun tidak harus mencicil selama itu apabila kondisi keuangannya membaik. Debitur tetap dapat melakukan pelunasan dipercepat setelah lima tahun masa akad berjalan tanpa kehilangan manfaat program.

Abdul Ghoni menilai skema tersebut sangat relevan bagi pekerja sektor informal seperti dai, guru ngaji, pelaku UMKM, maupun pekerja mandiri yang selama ini kerap menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan perumahan.

Ia mengingatkan bahwa subsidi FLPP hanya dapat dimanfaatkan satu kali sepanjang hidup sehingga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebaiknya memanfaatkan kesempatan tersebut.

"Saya termasuk orang yang rugi karena tidak sempat mendapatkan pembiayaan ini dahulu. Karena itu, jangan sampai Bapak-Ibu kehilangan kesempatan yang sama," katanya.

Untuk mempermudah akses masyarakat, BP Tapera bekerja sama dengan Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai bank penyalur. Melalui skema tersebut, biaya administrasi ditetapkan sebesar Rp500 ribu, sementara provisi uang muka hanya 0,5 persen dari nilai pembiayaan.

sumber : Antara