Dari Lamongan ke Nabire: Ketika Negara Menyapa Ruang Kelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di halaman SMP Negeri 1 Lamongan, Jumat pagi itu, matahari Jawa Timur menyinari dinding-dinding bangunan yang baru saja selesai direvitalisasi. Cat tembok masih terasa segar, lantai keramik masih bersih, dan di sela-sela kerumunan siswa berseragam putih biru, ada sesuatu yang lebih dari sekadar peresmian gedung, ada harapan yang sedang diletakkan batu pertamanya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, berdiri di podium dengan pernyataan yang sederhana namun bermakna dalam: "Pembelajaran akan berjalan baik jika didukung faktor eksternal seperti gedung yang layak." Kalimat itu terdengar lugas, namun bagi ribuan anak yang selama bertahun-tahun belajar di ruang kelas dengan atap bocor atau bangku yang lapuk, kalimat itu adalah pengakuan yang sudah lama dinantikan.

Revitalisasi satuan pendidikan memang bukan program baru. Namun kali ini, pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari denyut utama kebijakan nasional, masuk dalam program prioritas yang terhubung langsung dengan visi Asta Cita Presiden RI untuk mencetak generasi unggul. Bukan sekadar proyek perbaikan fisik, melainkan sebuah pernyataan: bahwa negara hadir, bahkan di ruang kelas yang paling sederhana sekalipun.

Di Kabupaten Lamongan sendiri, tahun 2025 menjadi tahun yang cukup sibuk dalam urusan ini. Program revitalisasi menyentuh empat tingkatan sekaligus, dari TK dan PAUD, 23 sekolah dasar, hingga 20 sekolah menengah pertama. Ruang kelas dibangun ulang, perpustakaan diperluas, dan fasilitas penunjang lainnya dirancang agar proses belajar-mengajar tak lagi sekadar ritual hafalan, melainkan ruang dialog yang hidup.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyambut program ini dengan apresiasi yang tulus. Baginya, fisik bangunan yang layak adalah prasyarat minimal sebelum bicara soal kualitas pembelajaran. Ia pun menyebutkan sejumlah program pendampingan yang telah berjalan di daerahnya: beasiswa Perintis yang kini telah menjangkau hampir delapan ribu siswa, program Aksi Biru untuk anak-anak yang terpaksa putus sekolah, serta Gerakan Kesetaraan Belajar yang menyusup hingga ke pelosok desa.

Dan kabar baik itu belum selesai. Abdul Mu'ti menambahkan bahwa Lamongan berpeluang mendapatkan tambahan program revitalisasi pada 2026, sebuah sinyal bahwa momentum ini tidak berhenti pada satu peresmian.

Namun jika Lamongan adalah wajah dari kemajuan yang sedang bersolek, maka Nabire adalah cermin dari kerja keras yang masih panjang dan belum usai.

Jauh di Papua Tengah, di balik pegunungan dan sungai-sungai yang tak selalu bisa dijangkau kendaraan darat, Kabupaten Nabire menyimpan tantangan yang jauh lebih berat. Bupati Nabire, Mesak Magai, berbicara dengan nada yang realistis namun tidak putus asa. Prioritasnya jelas: mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau PPPK, untuk memperkuat garis terdepan pelayanan publik, guru dan tenaga kesehatan, di wilayah yang oleh pemerintah sendiri disebut sebagai daerah 3T: tertinggal, terdepan, dan terluar.

Tahun 2024, sebanyak 196 PPPK baru telah resmi diangkat. Angka itu mungkin terdengar kecil di atas kertas, namun di distrik-distrik terpencil Nabire, setiap satu guru baru berarti puluhan anak yang akhirnya punya seseorang untuk mengajari mereka membaca.

Masalahnya tidak sesederhana kekurangan tenaga. Ironi yang kerap terjadi justru terjadi di sini: di beberapa sekolah dasar perkotaan, satu sekolah bisa memiliki hingga sekitar dua puluh tenaga pengajar. Sementara di distrik terpencil, satu guru harus merangkap segalanya. Mesak Magai pun meminta Dinas Pendidikan segera menyerahkan daftar lengkap penempatan tenaga pendidik untuk dievaluasi, redistribusi, bukan penambahan semata, menjadi kunci.

sumber : Antara