Di Tengah Rencana Moratorium MBG, Mitra Dapur Minta Suara Lapangan Didengar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan para mitra pelaksana dalam pembahasan kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi, BGN berencana melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) HMD Gemas, Yusuf Supriadi, mengaku telah membahas wacana moratorium pembangunan SPPG sejak jauh hari. Karena itu, pihak mitra akan mengikuti kebijakan moratorium yang bakal dilakukan oleh pimpinan baru BGN. Namun, ia meminta BGN mengajak mitra diskusi sebelum kebijakan itu diputuskan.

“Kami memohon kepada pimpinan BGN yang baru agar mengajak organisasi-organisasi mitra berdiskusi. Ini pelayanan publik untuk masa depan anak-anak Indonesia, sehingga kami berharap dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan,” kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (9/6/2026).

Yusuf memandang kebijakan moratorium itu tidak boleh dianggap sebagai langkah negatif. Mengingat, saat ini terdapat beberapa kecamatan di daerah yang jumlah SPPG-nya sudah terlalu banyak.

Karena itu, ia setuju BGN mesti melakukan moratorium untuk meningkatkan kualitas layanan yang sudah beroperasi. "Moratorium itu kan bukan berarti penghentian total. Hanya pendaftaran disetop dulu," kata dia.

Meski begitu, Yusuf menilai pelaksanaan moratorium perlu dibahas secara terbuka dengan para mitra yang selama ini menjalankan program di lapangan. Ia khawatir kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan kondisi riil di daerah justru menimbulkan persoalan baru.