DPR 2025 Soroti Pagar Laut dan Perundungan di Era Presiden Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Tahun 2025 menjadi momen penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 saat menjalankan tugas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai isu sosial dan politik yang dihadapi turut menyita perhatian para politikus di Senayan, memacu mereka untuk menyumbang pemikiran, ide, dan kritik.

DPR RI, yang berperan dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, menjadi sorotan publik saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Kerusuhan tersebut dipicu oleh anggapan negatif terhadap lembaga legislatif ini, yang mengakibatkan beberapa anggota dinonaktifkan, termasuk Ahmad Sahroni dan Eko Patrio. Meski demikian, berbagai pimpinan dan anggota tetap aktif menyuarakan kritik terhadap permasalahan yang dihadapi.

Polemik Pagar Laut

Pada awal 2025, polemik pagar laut di Teluk Jakarta menjadi perhatian serius karena dianggap mematikan mata pencaharian nelayan. Komisi I, II, dan V DPR RI memanggil kementerian terkait untuk meminta klarifikasi. Akhirnya, TNI AL membongkar pagar tersebut, upaya yang diapresiasi oleh DPR.

Isu Tambang Raja Ampat

Isu tambang di Raja Ampat pada Juni 2025 menimbulkan kekhawatiran terkait kerusakan ekosistem. Komisi XII dan VII DPR RI menyoroti masalah ini, dan Presiden Prabowo mencabut izin empat perusahaan tambang, yang juga diapresiasi oleh DPR.

Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah

Rencana penulisan ulang buku sejarah oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon memicu diskusi publik. Komisi X DPR RI meminta penjelasan atas kontroversi ini, dan Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya menjaga integritas sejarah.

Perundungan di Lingkungan Pendidikan

Sepanjang 2025, kasus perundungan menjadi perhatian serius, terutama setelah menyebabkan korban jiwa. Komisi X dan IX DPR RI bersuara keras, dan muncul usulan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk memutus rantai budaya perundungan.

Reformasi Polri

Kerusuhan pada Agustus 2025 juga menyoroti Polri, khususnya setelah insiden yang melibatkan kendaraan Brimob. Komisi III DPR RI mendesak reformasi menyeluruh, dan pemerintah merespons dengan membentuk Komisi Reformasi Polri.

Status Bencana Nasional di Sumatera

Bencana banjir bandang di Sumatera pada akhir November 2025 memicu desakan penetapan status bencana nasional. Beberapa anggota DPR terjun langsung ke lokasi bencana, sementara Komisi IV memanggil Menteri Kehutanan untuk membahas kerusakan hutan yang memperparah bencana.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara