REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - DPRD Jabar resmi meneruskan berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat kepada DPR RI. Aspirasi tersebut merupakan hasil dari sejumlah aksi penyampaian pendapat yang berlangsung sepanjang Juni 2026 dan menyoroti berbagai persoalan strategis nasional, mulai dari kondisi ekonomi, reformasi hukum, hingga perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa mengatakan lembaganya telah menerima dan menyalurkan berbagai tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, aspirasi tersebut mencerminkan keresahan publik terhadap sejumlah kebijakan nasional yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
"Adapun pokok-pokok aspirasi yang disampaikan meliputi berbagai isu strategis dan nasional," ujar Buky di Kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, dalam aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung pada 11 Juni 2026, mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat mengajukan sedikitnya 11 tuntutan. Sebagian besar tuntutan tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin menekan masyarakat.
Massa aksi menyoroti berbagai persoalan, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi, menurunnya daya beli masyarakat, hingga isu kedaulatan ekonomi nasional. Mereka juga meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terdampak kondisi ekonomi.
Selain persoalan ekonomi, para peserta aksi turut menyuarakan pentingnya pembenahan regulasi di bidang hukum dan keamanan. Mereka mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat, sekaligus memastikan perlindungan terhadap kebebasan sipil dan hak-hak warga negara tetap terjaga.
"Krisis nilai tukar rupiah dan kedaulatan ekonomi nasional serta kenaikan harga energi dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan," kata Buky.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus dari mahasiswa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya lebih tepat sasaran, merata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
DPRD Jawa Barat menegaskan seluruh aspirasi yang diterima telah diteruskan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional. DPRD berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

5 hours ago
2
































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5522741/original/006886600_1772775055-8591.jpg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5509281/original/071189200_1771674324-pexels-cottonbro-5712686.jpg)



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5524652/original/016596800_1772963486-Foto_1.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5518113/original/047179400_1772464159-WhatsApp_Image_2026-03-02_at_18.43.33.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5532552/original/024344100_1773655185-pexels-undo-kim-2153633398-34628051.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5527962/original/042466100_1773221151-pexels-pixabay-248509.jpg)
