Evaluasi Angkutan Lebaran 2026, GAPASDAP Kritik Masalah Infrastruktur Pelabuhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) mengapresiasi kerja keras berbagai pihak seperti Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, ASDP Indonesia Ferry, KSOP, BPTD, serta operator kapal yang telah bekerja maksimal selama periode Lebaran. Namun, GAPASDAP menilai sistem yang diterapkan masih belum optimal.

"Beberapa permasalahan yang disoroti antara lain kebijakan yang terlalu kaku, distribusi trafik yang tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur pelabuhan. Pendekatan ke depan harus lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis kondisi real-time," ujar Ketua Umum GAPASDAP Khoiri Soetomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Khoiri menilai kemacetan yang terjadi pada angkutan Lebaran 2026 di sejumlah lintasan utama bukan karena kekurangan kapal, melainkan keterbatasan infrastruktur dermaga. Ia menyampaikan evaluasi terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran, khususnya di lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kapal dan kapasitas dermaga.

Dia mencatat sekitar 74 kapal memiliki izin operasi di lintasan Merak–Bakauheni, namun kapasitas ideal hanya sekitar 28 kapal per hari. Artinya, lebih dari 40 kapal tidak beroperasi setiap hari.

Sementara itu, di lintasan Ketapang–Gilimanuk, dari sekitar 56 kapal yang tersedia, hanya sekitar 28 kapal yang dapat beroperasi optimal. Bahkan ketika jumlah kapal ditambah hingga 40 unit, kondisi justru tidak membaik.

“Waktu tunggu sandar menjadi lebih lama, kapal lebih banyak mengapung di laut, jumlah trip menurun, dan penumpang mengalami ketidaknyamanan," ucap Khoiri.

GAPASDAP, lanjut dia, juga menyoroti berbagai pengorbanan yang telah dilakukan operator, mulai dari tidak menaikkan tarif bahkan memberikan diskon, hingga menanggung kerugian akibat kebijakan Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) dan jarak operasi yang lebih jauh. Khoiri menilai upaya tersebut belum menghasilkan kelancaran yang optimal sehingga menjadi tidak efektif secara keseluruhan.

"Kondisi di lapangan menunjukkan berbagai dampak serius, seperti kemacetan panjang di akses pelabuhan, penumpukan kendaraan, utilisasi kapal yang tidak maksimal, hingga ketidaknyamanan pengguna jasa," sambung Khoiri.