Geopolitik AS Dinilai Ancam Keadilan Iklim Negara Berkembang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro serta manuver geopolitik untuk menguasai wilayah strategis dinilai berpotensi melemahkan komitmen keadilan iklim global, khususnya bagi negara-negara berkembang di Global South.

Peneliti Tata Kelola Iklim Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yogi Setya Permana menilai kondisi tersebut mencerminkan paradoks politik iklim global. Di satu sisi, negara maju mendorong negara berkembang untuk segera meninggalkan energi fosil, namun di sisi lain energi fosil tetap diperlakukan sebagai aset strategis yang diamankan melalui instrumen geopolitik.

“Tekanan transisi energi tidak berjalan dalam ruang yang setara. Negara berkembang justru dihadapkan pada risiko geopolitik dan beban sosial-ekologis yang lebih besar,” ujar Yogi, Kamis (15/1).

Invasi Amerika Serikat ke Venezuela yang membuka akses terhadap cadangan minyak mentah terbesar di dunia berpotensi menekan harga minyak global. Namun, kondisi ini dinilai dapat menunda investasi energi terbarukan dan memperpanjang ketergantungan negara berkembang terhadap bahan bakar fosil.

Yogi mengingatkan, harga minyak murah kerap menjadi jebakan kebijakan. Secara jangka pendek terlihat menguntungkan secara fiskal, namun dalam jangka panjang meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga, risiko geopolitik, serta dampak sosial dan lingkungan.

“Negara berkembang akhirnya menanggung konsekuensi paling berat, meski kontribusi historis terhadap emisi global relatif kecil. Inilah yang memperkuat urgensi skema loss and damage,” ujarnya.

Situasi tersebut diperparah oleh keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menarik negaranya dari puluhan organisasi internasional, termasuk UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Langkah ini dinilai menjauhkan Amerika Serikat dari perundingan iklim global di tengah momentum COP ke-30.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Stanislaus Risadi Apresisan, menilai kondisi tersebut justru membuka peluang kepemimpinan baru bagi negara-negara Global South dalam riset dan kebijakan iklim.

Ia mencontohkan dominasi peneliti negara maju dalam laporan Assessment Report IPCC, sementara kontribusi peneliti dari negara berkembang masih terbatas. Menurutnya, perspektif negara Selatan yang berada di garis depan dampak krisis iklim perlu mendapatkan porsi lebih besar.

“Indonesia memiliki modal historis dan diplomatik untuk mengambil peran tersebut. Kepemimpinan Global South perlu diperkuat agar transisi energi berjalan adil,” kata Stanislaus.

Ke depan, Indonesia dinilai dapat membangun koalisi dengan Brasil serta negara-negara berkembang lain untuk mendorong pendanaan transisi energi dan mekanisme loss and damage yang lebih berkeadilan melalui forum multilateral dan regional.