IFD 2026: Kemenpar Sebut Nilai Syariah Perlu Menyatu dengan Aktivitas Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengembangan ekonomi syariah dinilai tidak hanya bergantung pada pertumbuhan industri keuangan, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat. Penguatan ekosistem tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai sektor, termasuk pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Masruroh, di sela kegiatan Islamic Finance Dialogue (IFD) 2026, forum yang menjadi rangkaian Anugerah Syariah Republika (ASR) 2026. Forum tersebut membahas perkembangan ekonomi syariah sekaligus peran berbagai sektor dalam mendorong penerapan nilai-nilai syariah.

Ia mengatakan, IFD menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk sektor pariwisata halal.

“Islamic Finance Dialogue yang diadakan Republika secara luas membicarakan berbagai perkembangan yang berkaitan dengan syariah di Indonesia,” kata Masruroh saat menghadiri IFD 2026 di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Kementerian Pariwisata memaparkan perkembangan pariwisata syariah sebagai salah satu pendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional.

Masruroh juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem halal. Ia menegaskan, konsep halal perlu dipahami secara lebih luas dan tidak hanya dikaitkan dengan aspek tertentu.

“Halal saat ini tidak hanya dipahami secara sempit, tetapi harus menyatu dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Masruroh berharap berbagai gagasan yang dibahas dalam IFD dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya berhenti pada forum diskusi.

“Harapan kami, hasil diskusi tidak hanya berhenti di forum atau seminar, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.