Jurus Pemkab Bandung Barat Hadapi Potensi Kerawanan Pangan 

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menyiapkan beras premium sebagai cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD). 

Beras cadangan itu untuk mengantisipasi krisis pangan akibat musim kemarau panjang karena adanya El Nino hingga penanggulangan daerah rawan pangan dan bencana alam.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat, total pengadaan beras cadangan pangan dari 2022-2025 mencapai 145,37 ton. Sedangkan yang sudah disalurkan sampai 2025 mencapai 60.722,1 kilogram dan stok yang tersedia ada 84.647 kilogram. 

"Ini bukti pemerintah hadir untuk masyarakat yang membutuhkan tidak hanya memberikan saat ada bencana. Saya ingin masyarakat nyaman, ketahanan pangannya juga terpenuhi," kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail saat dikonfirmasi, Jumat (10/7/2026). 

Jeje sudah menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KBB untuk memantau ketersediaan pangan. 

Dirinya tak ingin ada warga Bandung Barat yang mengalami kerawanan pangan. Termasuk di musim kemarau tahun ini yang diperkirakan lebih panjang karena berakhirnya fenomena La Nina dan beralih ke El Nino.

"Saya juga memerintahkan ke DKPP jika masih ada masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan pangan, pemerintah daerah siap," imbuh Jeje. 

Kepala DKPP KBB Lukmanul Hakim menambahkan, cadangan pangan memiliki fungsi vital karena menjadi penyangga ketika produksi dan kebutuhan masyarakat tidak seimbang. 

Keberadaan cadangan pangan juga sangat krusial untuk penanganan berbagai situasi, mulai dari bencana alam, kerawanan pangan, kondisi darurat, penanganan stunting, hingga upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Apabila terjadi hal-hal tersebut, ada stok cadangan pangan daereh, kita melaksanalan intervensi untuk masyarakat yang terdampak," kata Lukmanul Hakim.

Untuk pengadaan beras cadangan itu, kata dia, Pemkab Bandung Barat bekerja sama dengan Bulog.  Maka ketika terjadi situasi darurat, pihaknya akan langsung menyalurkan cadangan pangan itu kepada masyarakat yang membutuhkan di Bandung Barat. 

"Kita kerja sama dengan Bulog jadi apabila terjadi (darurat pangan) kita tinggal koordinasi ke Bulog untuk mengirim ke wilayah yang terdampak. Kita dari pertama pengadaannya yang premium," ujar Lukmanul.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada DKPP KBB Agus Hendarsyah menjelaskan, penyaluran beras cadangan itu sudah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) KBB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan yang diperinci oleh Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 46 Tahun 2022 tentang CPPD.

Ada dua mekanisme penyaluran beras cadangan pangan itu. Pertama dengan sistem top-down atau mekanisme distribusi bantuan pangan yang digerakkan langsung dari instruksi kepala daerah. Penyaluran ini biasanya bersifat darurat dan diprioritaskan untuk penanggulangan bencana alam, gejolak harga, atau kerawanan pangan. 

"Kedua sistem bottom up, apabila terjadi bencana atau gejolak harga, stunting itu diusulkan penyalurannya baik dari tingkat desa maupun kecamatan. Kamis sudah sosialisasi terkait hal ini kepada desa dan kecamatan," kata Agus.