OJK Kembali Gelar RGS 2026, Dorong Tata Kelola Jadi Penggerak Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tata kelola dan manajemen risiko kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menggelar Risk and Governance Summit (RGS) 2026.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menyoroti lonjakan minat publik terhadap acara ini. "Animo peserta RGS dari tahun ke tahun sangat luar biasa. Tahun lalu bahkan gelaran ini dihadiri secara online sebanyak 13 ribu peserta dan secara offline sekitar 600–700 orang. Tahun ini RGS akan kami gelar di tempat yang lebih besar, demi mengakomodir lebih banyak peserta," ujar Sophia dalam acara Diskusi Dewan Komisioner OJK dengan Redaktur Media Massa, Jumat (10/7/2026).

Menurut Sophia, data partisipasi tersebut mencerminkan kebutuhan pasar modal dan industri jasa keuangan akan forum yang membahas tata kelola secara komprehensif. Dari sudut pandang ekonomi makro, penguatan governance meningkatkan kepercayaan investor dan menurunkan biaya modal bagi lembaga keuangan.

RGS menargetkan para pengambil keputusan di tingkat direksi dan kepatuhan. "Kami mengundang mayoritas direktur kepatuhan industri jasa keuangan. Kami membuka siaran langsung melalui YouTube dan Zoom sehingga jangkauan menjadi lebih luas," kata Sophia.

Agenda RGS menghadirkan pembicara internasional dan nasional yang membahas hubungan antara tata kelola, risiko, dan keberlanjutan bisnis. Keynote speech oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta sesi GRC Insight bersama Meutya Hafid.

"Momentumnya tepat dalam situasi sekarang. Output acara ini rencananya kami akan minta masukan dari audiens untuk diteruskan kepada kepala eksekutif terkait dan asosiasi," ujar Sophia, menegaskan mekanisme umpan balik yang menghubungkan forum dengan penyusunan kebijakan.

Pembicara dari kalangan praktisi menyoroti implikasi operasional tata kelola bagi perusahaan teknologi, perbankan, dan asuransi. Adnan Rahim dari Meta menekankan pentingnya integrasi pengendalian internal dan kepatuhan global dalam mendukung ekspansi digital. Sementara itu, Fransisca Oei dari CIMB Niaga menyoroti peran kepatuhan dalam menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas neraca bank.

Di sesi kedua, akan menghadirkan Prof dr Peter Verhezen Chair of Crisis Governance, University of Antwerp, Naohiro Mouri Chairman of Audit and Advisory Committee, United Nations Office for Project Services (UNOPS) and GRC Professional in the Insurance Industry dan Dennis Akkerman The Author of Business as Unusual and The Visionary Founder & Managing Director of Orbis Business School. 

Sesi penutup menghadirkan studi kasus perbankan sebagai tolok ukur praktik tata kelola yang berdampak terhadap kinerja. President Commissioner BCA, Jahja Setiaatmaja, akan menjadi pembicara dalam sesi ini. "Di sesi ini akan dibahas bagaimana pertumbuhan bisnis BCA dengan memperhatikan prinsip governance; penting atau tidak prinsip ini diterapkan?" ujar Sophia.

Pernyataan tersebut menegaskan penerapan prinsip governance bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan strategi ekonomi untuk mempertahankan pangsa pasar dan menurunkan risiko sistemik.

RGS juga dirancang untuk mendorong aksi nyata. Peserta dari asosiasi governance yang hadir dapat memperoleh kredit poin, sementara masukan audiens akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

"Asosiasi ini merupakan kepanjangan tangan OJK. Bagaimana bisa mendorong tata kelola yang baik dan apa yang bisa kita perkuat agar kebijakan dapat ditindaklanjuti dan diperkuat ke depannya," tambah Sophia. Ia menegaskan harapan agar forum ini menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif bagi penguatan ekosistem keuangan nasional. 

Mengusung tema "Future-Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity", RGS 2026 akan digelar pada 14 Juli 2026, di Hotel Bidakara, Jakarta. Ini akan menjadi wadah kolaboratif bagi regulator, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas tantangan-tantangan dan peluang tata kelola di tengah dinamika global, termasuk transformasi digital, risiko siber, serta tuntutan transparansi dan integritas.