Kejati Hentikan Pendataan SPPG di Jabar yang Bermasalah

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengonfirmasi telah menghentikan pendataan terhadap ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah di Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat surat edaran untuk kejati di seluruh Indonesia menghentikan pengumpulan data dan keterangan masalah program makan bergizi gratis (MBG).

Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan, Kejati Jabar telah menerima surat edaran dari Kejagung yang meminta seluruh kejati menghentikan pengumpulan data dan keterangan bermasalah dalam program MBG. Selanjutnya, pihaknya telah melaksanakan hal itu.

"Sudah, sudah dihentikan untuk pelaksanaan pemeriksaan SPPG. Itu sudah lama berlangsung sejak Juni," ucap dia, Rabu (15/7/2026).

Ia menuturkan, belum dapat memastikan jumlah SPPG yang telah didata. Namun, Kasipenkum Kejati Jabar memastikan bahwa sudah banyak SPPG yang didata. "Yang pasti banyak, tapi kan sudah diminta dihentikan, maka ya dihentikan," kata dia.

Ia mengatakan, pihaknya baru melaksanakan pendataan dan bukan pemeriksaan terkait jumlah SPPG di Jabar. "Baru sebatas mencari jumlah SPPG aja ada berapa jumlahnya di Jabar begitu," kata dia.

Seperti diketahui, surat edaran Kejagung tertuang nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 yang memerintahkan para kepala kejati seluruh Indonesia untuk melakukan inventarisasi dan menyampaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program MBG oleh BGN.

Menindaklanjuti disposisi Jaksa Agung Republik Indonesia atas laporan pemberitaan media yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah perihal pemberitaan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah.

Para kajati seluruh Indonesia diminta untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan Program MBG yang berada di wilayah hukum masing-masing.