Kemenhub Periksa Kelaikan 104 Ribu Kendaraan Selama Libur Akhir Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah melakukan pemeriksaan kelaikan terhadap 104.023 unit kendaraan angkutan orang di seluruh Indonesia untuk meningkatkan keselamatan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

"Hingga 31 Desember 2025, lebih dari 100 ribu kendaraan telah diperiksa di seluruh Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan saat kunjungan di lokasi ramp check di Rest Area Km 45A Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Kamis.

Inspeksi yang dimulai sejak 7 November 2025 ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan angkutan lebih aman dan tertib. Dari 104.023 kendaraan yang diperiksa, 70.080 unit atau 67,37 persen diizinkan beroperasi, sementara 18.593 unit atau 17,87 persen mendapat peringatan perbaikan. Sebanyak 3.886 unit atau 3,74 persen dikenai sanksi tilang dan dilarang beroperasi karena pelanggaran administratif, serta 11.464 unit atau 11,02 persen dilarang beroperasi karena pelanggaran teknis utama.

Menurut jenisnya, 50.577 unit adalah kendaraan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), 47.879 unit kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), 2.313 unit angkutan pariwisata, dan 3.254 unit lainnya.

Aan Suhanan menjelaskan bahwa lokasi inspeksi difokuskan di Terminal Tipe A, Pool Bus, jalan rawan kecelakaan menuju lokasi wisata, dan lokasi wisata, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, dan Bali.

"Hari ini, kami memeriksa 28 unit kendaraan di Rest Area Km 45A Tol Jagorawi, dengan hasil 20 unit memenuhi unsur administrasi dan teknis, 7 unit dikenai tilang oleh Kemenhub, dan 1 unit oleh kepolisian," tambahnya.

Ia mengimbau seluruh operator bus dan pengemudi agar mematuhi ketentuan, membawa dokumen resmi, memastikan kendaraan laik jalan, dan menjaga kesehatan pengemudi demi keselamatan penumpang. Pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan.

Kegiatan ini bekerja sama dengan kepolisian, TNI/Polisi Militer, Jasa Marga, Jasa Raharja, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Barat, dan Dinas Perhubungan terkait.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara