Kemensos Perkuat Penyaluran BLT Kesra 2025, 17 Juta KPM Cair Lewat PT Pos

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat sinergi lintas lembaga guna memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) 2025 berjalan tepat sasaran dan transparan. Salah satu fokus utama penyaluran tahun ini adalah pendistribusian bantuan kepada 17 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos Indonesia.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan sebanyak 35 juta KPM menerima bantuan sosial, dengan 18 juta KPM disalurkan melalui perbankan Himbara dan sisanya melalui jaringan PT Pos Indonesia. Khusus pada tahap akhir penyaluran di bulan Desember, masing-masing KPM akan menerima bantuan rapel sebesar Rp900.000.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, penyaluran BLT Kesra 2025 difokuskan kepada kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kelompok tersebut mencakup rumah tangga sangat miskin dan miskin, serta keluarga rentan yang secara ekonomi berada di ambang kemiskinan.

“Prioritas diberikan kepada keluarga yang paling membutuhkan, termasuk lansia tanpa penghasilan tetap, penyandang disabilitas, korban pemutusan hubungan kerja, serta keluarga dengan anggota yang menderita penyakit kronis,” ujar Gus Ipul.

Untuk memastikan transparansi, pemerintah juga mendorong masyarakat melakukan pengecekan status penerima secara mandiri. Masyarakat dapat mengakses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah dan identitas sesuai KTP. Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store dan App Store, dengan sistem verifikasi berbasis data kependudukan.

Khusus bagi KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia, mekanisme penyaluran dilakukan dengan sistem undangan resmi dari RT, RW, atau aparat kelurahan setempat. Penerima wajib membawa KTP dan Kartu Keluarga asli saat pencairan, dan seluruh proses dilakukan tanpa pungutan biaya apa pun.

“Penyaluran melalui PT Pos kami optimalkan untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan atau berada di wilayah terpencil. Kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan sistem verifikasi berjalan cepat dan akurat,” kata Gus Ipul.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera memastikan data kependudukan mereka tetap mutakhir. Pembaruan data dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat agar penyaluran bantuan tidak terkendala. Mengingat batas akhir pencairan ditetapkan hingga 31 Desember 2025, masyarakat diminta segera mengambil haknya agar dana tidak dikembalikan ke kas negara.