Legislator Minta Pemerintah Mitigasi Keuangan Haji Sebelum Naikkan Beban dan Evaluasi Total Bipih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 termasuk memitigasi keuangan haji sebelum menaikan beban dan memicu pembiayaan.

Selly Gantina menilai usulan BPIH 2027 sebesar sekitar Rp 107,34 juta per jamaah atau naik sekitar Rp 19,93 juta dari tahun sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui perhitungan yang transparan, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk sistem pelunasan saat bencana terjadi.

“Nauzubillah min zalik jika terjadi. Hari ini negara kita sedang tidak baik-baik saja. Saat pelunasan kemarin, beberapa hari sebelumnya terjadi bencana Aceh, jika suatu saat terjadi bagaimana pemerintah bisa memitigasinya,” kata Selly Gantina, dalam keterangannya, kepada media di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Legislator Dapil Jabar VIII Indramayu - Cirebon ini memahami penyelenggaraan haji menghadapi dinamika biaya global dan perubahan standar layanan di Arab Saudi.

Tetapi kenaikan harga BBM dan perubahan penghapusan layanan D ke kelas C tidak boleh serta-merta menjadi alasan untuk menaikkan biaya tanpa melakukan audit dan evaluasi menyeluruh.

“Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi jamaah,” ujar Selly.

Menurut Selly, evaluasi harus dilakukan secara detail terhadap komponen akomodasi di Makkah dan Madinah, konsumsi, transportasi darat, penerbangan, layanan Masyair di Arafah-Muzdalifah-Mina, serta berbagai biaya operasional dan layanan pendukung lainnya. Termasuk keterbukaan kontrak dengan penyedia layanan.

Pemerintah juga perlu membandingkan harga yang dibayarkan Indonesia dengan harga layanan yang diterima jamaah, termasuk memastikan tidak terdapat mark-up, biaya yang tidak efisien, kontrak yang tidak optimal, maupun pengeluaran yang tidak memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Dia mengatakan kalau memang ada ketetapan khusus dari Arab Saudi, tentu ada konsekuensi biaya. Tetapi pertanyaannya, apakah seluruh komponen lain sudah efisien?

"Jangan sampai kita menerima kenaikan harga di satu komponen, sementara pada komponen lain masih terdapat ruang penghematan,” kata Mantan plt Bupati Cirebon itu.

Prinsipnya sederhana, kata Selly, efisiensi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menambah beban pembiayaan.

Selain itu, Selly menilai persoalan biaya haji tidak dapat dilihat hanya dari nominal yang dibayarkan jamaah.