Memutus Rantai Rentenir, Memperkuat Likuiditas BMT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bulan Ramadhan di Indonesia bukan sekadar ritus spiritual, melainkan katalisator utama konsumsi rumah tangga nasional. Bank Indonesia (BI) mencatat perputaran uang selama periode Ramadhan dan Idul Fitri terus melonjak signifikan. Sebagai gambaran, pada periode 2025 lalu, BI menyiapkan uang layak edar (ULE) mencapai Rp180,9 triliun—sebuah angka yang menegaskan masifnya kebutuhan likuiditas di tingkat akar rumput.

Secara makro, fenomena ini adalah peluang emas bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional. Namun, di balik geliat ekonomi musiman tersebut, tersimpan paradoks yang mengancam eksistensi pengusaha kecil. Bagi mereka, Ramadhan sering kali berubah dari anugerah menjadi "musibah" finansial akibat jebakan predator keuangan: rentenir.

Anatomi Jebakan Modal Instan

Pengalaman penulis bergiat di sektor Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sejak 1994 menunjukkan pola yang ajek: pengusaha mikro menghadapi celah pendanaan (financial gap) yang akut saat permintaan pasar memuncak. Mereka membutuhkan modal kerja cepat untuk menambah stok barang, namun akses ke perbankan formal sering kali terbentur kendala administratif dan syarat agunan yang kaku.

Celah inilah yang dimanfaatkan rentenir dengan skema "modal kilat". Tanpa berkas dan tanpa prosedur berbelit, dana cair seketika. Namun, kemudahan ini dibayar mahal dengan bunga mencekik yang bisa melampaui 20 persen per bulan. Akibatnya, margin keuntungan yang seharusnya dinikmati pedagang untuk merayakan Lebaran justru terkuras habis untuk membayar bunga. Alih-alih bertumbuh, UMKM kita justru terjebak dalam siklus kemiskinan struktural.

Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, dalam Rakornas Perhimpunan BMT Indonesia baru-baru ini, menegaskan bahwa kemiskinan sangat berkorelasi dengan ketiadaan opsi pembiayaan. Kehadiran BMT harus menjadi solusi konkret untuk membebaskan masyarakat dari jerat rentenir melalui pembiayaan produktif yang adil.

Urgensi Peran Lembaga Pembiayaan Pemerintah

Untuk mengemban misi besar tersebut, BMT tidak bisa bergerak dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi kebijakan yang kuat, terutama dari sisi ketersediaan likuiditas. Di sinilah peran lembaga pembiayaan milik pemerintah menjadi sangat krusial.

Lembaga dimaksud antara lain Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di bawah Kementerian Koperasi, serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di bawah Kementerian Keuangan. Dukungan likuiditas dari lembaga-lembaga ini menjadi sangat vital karena secara regulasi, BMT—sebagai lembaga keuangan non-bank—tidak memiliki akses langsung terhadap fasilitas pendukung likuiditas dari Bank Indonesia, seperti Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) maupun Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Pemerintah perlu mengakselerasi penyaluran dana bergulir kepada BMT sebelum memasuki bulan suci. Urgensi dukungan ini didasari oleh dua alasan fundamental:

Pertama, memperkuat kapasitas pembiayaan (financing capacity). Saat Ramadhan, permintaan pembiayaan ke BMT melonjak tajam. Tanpa injeksi likuiditas dari pemerintah, BMT akan mengalami keterbatasan kapasitas dalam merespons kebutuhan anggota. Jika BMT tidak mampu memenuhi permintaan modal, pedagang tidak punya pilihan selain kembali ke pelukan rentenir.

Kedua, menjaga efisiensi biaya dana. Dukungan dana bergulir yang kompetitif dari pemerintah memungkinkan BMT menyalurkan pembiayaan dengan margin yang rendah dan tetap fair. Biaya dana (cost of fund) dari lembaga pemerintah jauh lebih rendah dibandingkan jika BMT harus mencari pendanaan dari Bank Umum Syariah (BUS) atau pasar antar-BMT. Hal ini sangat krusial agar struktur modal UMKM tetap sehat di tengah kenaikan harga bahan baku musiman.

Dalam perspektif kebijakan publik, injeksi likuiditas ini bukan sekadar penyaluran dana komersial, melainkan bentuk intervensi negara untuk menjaga kedaulatan ekonomi rakyat di masa puncak konsumsi.

Benteng Terakhir Ekonomi Mikro

Dengan dukungan likuiditas yang memadai, BMT dapat mengoptimalkan perannya sebagai "penjaga gawang" ekonomi mikro melalui tiga strategi unggulan:

Satu, agilitas layanan. Berbeda dengan perbankan, BMT memiliki keunggulan kedekatan (proximity). Skema "jemput bola" di pasar-pasar tradisional menjadikan BMT kompetitor alami yang paling efektif untuk menandingi kecepatan rentenir.

Dua, literasi keuangan berbasis tabungan. BMT mengedukasi pedagang untuk mengelola arus kas melalui tabungan harian. Ini adalah mekanisme pertahanan agar UMKM memiliki bantalan mandiri dalam menghadapi lonjakan kebutuhan tak terduga.

Tiga, pendampingan usaha. Sejalan dengan filosofi koperasi sebagai soko guru ekonomi, BMT tidak sekadar menyalurkan uang. BMT memberikan pendampingan manajemen keuangan keluarga agar keuntungan dagang tidak habis untuk konsumsi impulsif, melainkan diputar kembali menjadi modal pertumbuhan.

Penutup

Keberhasilan ekonomi Ramadhan tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan konsumsi atau perputaran uang secara makro. Indikator sejatinya adalah seberapa banyak pedagang kecil yang mampu meningkatkan taraf hidupnya tanpa harus terjerat utang eksploitatif.

Sudah saatnya pemerintah memperkuat posisi BMT sebagai instrumen kebijakan untuk memerangi rentenir. Langkah nyata itu dimulai dari akselerasi penyaluran dana dari LPDB, PIP, dan lembaga terkait lainnya. Dengan likuiditas yang cukup, BMT akan memiliki "amunisi" untuk memastikan bahwa Ramadhan benar-benar menjadi berkah yang membawa kemandirian finansial bagi para pengusaha mikro yang merupakan pejuang ekonomi di Tanah Air.