Moratorium Pembangunan Dapur MBG Dianggap tak Cukup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch melakukan aksi di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). Aksi itu dilakukan untuk menuntut BGN menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara waktu.

Salah satu perwakilan massa aksi, Agus Sarwono, mengatakan terdapat beberapa tuntutan yang disuarakan dalam aksi itu. Salah satunya adalah meminta BGN mengentikan sementara program MBG, setidaknya dalam 30 hari.

"Penekanan kami jelas, moratorium dulu, berhenti dulu, jeda sejenak, perbaiki tata kelolanya," kata dia kepada wartawan, Rabu.

Peneliti Transparency International Indonesia itu menilai, langkah moratorium yang dilakukan BGN untuk pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG tidaklah cukup. Pasalnya, program MBG masih terus berjalan meski moratorium itu dilakukan.

Menurut Agus, terdapat banyak masalah yang ada di tubuh BGN yang mesti diselesaikan terlebih dahulu sebelum program itu kembali dijalankan. Pasalnya, tidak sedikit orang-orang internal BGN yang memiliki dapur MBG. 

"Padahal salah satu risiko korupsi terbesar dalam program makan bergizi gratis salah satunya adalah konflik kepentingan," kata dia.

Tak hanya itu, MBG Watch juga meminta BGN berani membuka proses pengadaan barang yang selama ini dilakukan, termasuk proses penunjukan mitra. Mengingat, selama ini tidak pernah ada informasi yang jelas terkait urusan itu.

"Ketiga, kami juga pengen banget atau setidaknya dapat informasi begitu ya, siapa pemain sesungguhnya begitu. Karena banyak betul kan mitra-mitra yayasan yang sesungguhnya terafiliasi dengan kelompok-kelompok kepentingan: partai politik, anggota DPR RI, anggota DPRD, dan seterusnya," kata Agus.

Ia menilai, aksi itu bukan dilakukan untuk menghentikan program MBG. Sebab, ia mengakui bahwa ada pihak yang benar-benar membutuhkan program tersebut. 

"Kami tidak bisa menafikan bahwa ada penerima manfaat yang memang benar-benar butuh. Karena kami sendiri dari TII pernah datang ke sekolah-sekolah menunjukkan ada beberapa kepala sekolah yang mengatakan, 'Oh iya kok, di tempat kami itu se- apa namanya, tepat'," kata dia.

Di sisi lain, program itu juga banyak yang salah sasaran. Pasalnya, tidak sedikit penerima manfaat sebenarnya tidak butuh dibagikan makanan gratis dari uang pajak rakyat. 

"Artinya kan butuh selektif gitu ya, jangan sembarangan," ujar dia.