Ombudsman Dorong Prabowo Tetapkan Banjir Sumatera Sebagai Bencana Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman menuntut pemerintah menjalankan upaya penanganan bencana luar biasa dan terkoordinasi atas banjir yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ombudsman salah satunya menyinggung kelangkaan BBM bagi masyarakat di lokasi bencana.

"Termasuk kaitannya dengan kelangkaan BBM, itu terkait kewenangan pusat, baik Pertamina maupun Menteri ESDM perlu koordinasi untuk mencari jalan keluar, apalagi terutama daerah yang terputus akses jalannya," kata Ketua Ombudsman Mokhammad Najih kepada Republika, Jumat (5/12/2025).

Atas masalah ini, Najih mendorong Presiden Prabowo Subianto menetapkan banjir di tiga provinsi itu sebagai bencana nasional. Lewat penetapan itu, Najih meyakini penanganan bencana dapat dilakukan lebih maksimal.

"Semestinya pemerintah segera menetapkan bencana ini menjadi darurat bencana nasional, sehingga kebijakan penanggulangan pasca bencana di bawah tanggungjawab dan koordinasi pusat," ujar Najih.

Najih menilai status bencana nasional membuat koordinasi pemerintah menjadi lebih kuat. Dengan begitu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terjebak hambatan birokrasi dan administratif.

"Sehingga semua pihak terkait tidak gamang mengambil keputusan, terutama pemerintah daerah tidak mampu menangani bencana tersebut tanpa kewenangan pusat. Itu keluhan pemerintah daerah baik kabupaten, kota, dan propinsi terdampak," ucap Najih.

Najih juga mengingatkan Pemerintah berkewajiban mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat agar pelayanan publik tetap berjalan selama masa tanggap darurat. Ini mengingat luasnya dampak banjir terhadap infrastruktur dan pelayanan publik dasar.

"Bencana ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian antarsesama, sebagaimana terlihat dari masifnya dukungan masyarakat dan pemberitaan publik," ucap Najih. 

sumber : Antara