Ombudsman Kalsel Tangani 298 Laporan Masyarakat Terkait Infrastruktur

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN, – Sepanjang tahun 2025, Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan telah menangani sebanyak 298 laporan masyarakat. Mayoritas laporan tersebut mengeluhkan kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.

Menurut Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, laporan yang diterima umumnya terkait dengan sektor perhubungan/infrastruktur, energi dan kelistrikan, administrasi kependudukan, pendidikan, hingga agraria/pertanahan. Hadi mengungkapkan bahwa dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan adalah ketidakmampuan memberikan pelayanan, dengan jumlah 125 laporan.

Selain itu, terdapat 69 laporan tentang kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, 24 laporan mengenai penyimpangan prosedur, 20 kasus penundaan berlarut, 4 kasus permintaan imbalan, serta 1 laporan perbuatan tidak patut. Laporan yang ditangani termasuk dalam Respon Cepat Ombudsman (RCO) dan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).

Ombudsman Kalsel berhasil mencapai tingkat penyelesaian laporan sebesar 84,23 persen pada tahun ini. Sementara itu, dari 2021 hingga 2024, tingkat penyelesaian mencapai 100 persen, menunjukkan tidak ada laporan yang tertunda atau backlog. Hadi menyampaikan apresiasi kepada instansi pelayanan publik yang responsif dan solutif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Selain menerima laporan, Ombudsman Kalsel juga aktif melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan IAPS 2025 yang fokus pada pemenuhan hak layanan administrasi kependudukan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di bawah Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Kalimantan Selatan. Selama lima tahun terakhir (2021-2025), Ombudsman Kalsel mencatat jumlah akses masyarakat mencapai rata-rata 1.220 per tahun, dengan total tidak kurang dari 1.000 akses.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara