Pemerintah Tetapkan Skema Bantuan untuk Rumah Korban Bencana Sumatera yang Rusak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, pemerintah telah menetapkan skema bantuan hunian bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera. Skema bantuan tersebut dibahas dalam rapat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Sosial, Kementerian ATR/BPN, Polri, TNI, BNPB, serta kepala daerah dari wilayah terdampak.

"Tadi malam kami juga melaksanakan rapat dalam rangka penanganan masalah kerusakan rumah. Kita tahu bahwa rumah memang ada klasifikasi tiga. Rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Tadi malam kami rapat lebih kurang tiga jam," kata Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 29/12/2025).

Tito mengatakan pemerintah menetapkan untuk rumah rusak ringan dan sedang akan menerima dukungan biaya, masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta yang akan dibayarkan oleh BNPB.

Sementara rumah rusak berat ditangani melalui penyediaan hunian sementara (huntara), dengan pilihan bagi warga untuk menempati hunian yang disiapkan atau tinggal sementara di rumah keluarga, sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

Pembangunan hunian tetap direncanakan melalui tiga skema, yakni pembangunan 15.000 unit oleh Danantara. Kemudian pembangunan melalui APBN yang dikerjakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan jumlah lebih besar, serta skema gotong royong dari berbagai pihak.

"Artinya pihak-pihak yang ingin membantu, di antaranya ada satu yang sudah membantu sebanyak 2.600 dan sudah ground breaking minggu lalu," kata Tito.

Selain bantuan perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan bantuan pendukung lainnya.

Tito mengatakan Kementerian Sosial memberikan bantuan perabotan senilai Rp3 juta, bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta, serta bantuan lauk pauk senilai Rp15.000 selama tiga bulan.

Dia menekankan, percepatan penyaluran bantuan tersebut saat ini sangat bergantung pada kelengkapan data yang disusun pemerintah daerah.

"Persoalannya adalah data. Data yang diharapkan by name by address dari yang rusak ringan, sedang, berat tersebut. Data ini kemarin kesepakatannya adalah dari Pemda yang membuat," kata Tito.

sumber : Antara