Pengamat Sebut Empat Faktor Penentu Kelancaran Mudik Lebaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan sejumlah faktor krusial yang berpotensi mempengaruhi kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini. Mulai dari ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), kondisi ekonomi masyarakat, aspek keselamatan transportasi, hingga faktor cuaca.

Djoko menilai ketersediaan BBM perlu menjadi perhatian serius pemerintah di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Pasalnya, lonjakan mobilitas masyarakat saat mudik sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

“Apapun gejolak perang ini masih berpengaruh pada ketersediaan sektor BBM. Mudik sebanyak ini kalau tidak ada BBM kita tidak bisa bergerak. Oleh sebab itu, ini harus diperhitungkan,” kata Djoko, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan, pasokan energi Indonesia juga sangat dipengaruhi proses pengadaan dari luar negeri yang memerlukan waktu cukup lama.

“Pendatangan dari Amerika itu butuh waktu 30 sampai 50 hari. Mudah-mudahan pemerintah sudah menghitung dengan benar karena ini serius,” katanya.

Selain persoalan energi, Djoko juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilainya sedang mengalami perlambatan. Berdasarkan hasil survei yang ia paparkan, potensi pergerakan pemudik tahun ini tercatat sekitar 143 juta orang, turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 150 juta orang.

“Penurunan ini menunjukkan adanya kelesuan ekonomi. Saya berasal dari daerah dan melihat sendiri kondisi di lapangan. Kelesuan itu cukup terasa dan tentu berpengaruh pada keputusan orang untuk mudik jarak jauh,” katanya.

Djoko juga mengingatkan pentingnya aspek keselamatan transportasi. Ia menyoroti kondisi armada bus wisata yang kerap digunakan dalam program mudik gratis. Berdasarkan data yang ia terima, sekitar 62 persen bus wisata di Jawa Tengah sempat tercatat tidak laik jalan saat dilakukan pemeriksaan.

“Program mudik gratis mayoritas menggunakan bus wisata. Kalau 62 persen tidak laik jalan, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai program mudik gratis justru mengabaikan keselamatan,” katanya.

Ia juga menilai pemangkasan anggaran di sektor transportasi, khususnya di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berpotensi melemahkan pengawasan keselamatan di lapangan.

“Boleh ada penghematan anggaran, tetapi jangan memangkas anggaran keselamatan. Kalau pengawasan lemah, risiko kecelakaan akan meningkat,” katanya.