PKB Sambut Positif Usulan KPK agar Capres Harus Kader Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melihat usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengharuskan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berasal dari kader partai politik sebagai gagasan yang menarik. Usulan ini dinilai dapat memperkuat sistem kaderisasi dan pendidikan politik di partai politik.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB M. Hasanuddin Wahid menyampaikan bahwa wacana ini berpotensi menghasilkan pemimpin yang mampu mengemban amanah publik dengan baik, serta memperkuat pelembagaan demokrasi di tanah air. "Soal capres dan cawapres harus kader partai, itu pikiran menarik," ujarnya saat dihubungi pada Kamis.

Lebih lanjut, Hasanuddin menjelaskan bahwa dengan adanya usulan ini, partai politik diharapkan dapat lebih serius dalam mengelola dan meningkatkan sistem kaderisasi mereka. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengisian jabatan publik baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK telah melakukan kajian mengenai tata kelola partai politik. Dalam kajian tersebut, KPK mengusulkan berbagai langkah untuk mencegah korupsi, termasuk perbaikan sistem kaderisasi partai politik. KPK menemukan bahwa kaderisasi partai politik saat ini belum berjalan dengan baik, seringkali memerlukan biaya tinggi bagi seseorang untuk menjadi kader dan maju dalam pemilihan umum.

Untuk mengatasi hal ini, KPK mengusulkan agar anggota partai politik dibagi menjadi tiga kategori: anggota muda, madya, dan utama. Usulan lain mencakup bahwa calon anggota DPR harus berasal dari kader utama partai, sementara calon anggota DPRD provinsi merupakan kader madya. Capres, cawapres, serta calon kepala daerah juga diusulkan harus berasal dari kader partai dengan masa keanggotaan tertentu.

Selain itu, KPK juga mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menjadi maksimal dua periode masa kepengurusan.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara