PKS Desak Banjir Sumatera Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah segera menetapkan banjir dan longsor di Sumatera berstatus sebagai bencana nasional. Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid menegaskan, bencana tersebut merupakan duka bersama dan menjadi panggilan moral bagi semua pihak untuk mengulurkan tangan membantu penyintas bencana. 

Kholid pun menyampaikan duka cita mendalam atas musibah banjir yang melanda berbagai wilayah di Sumbar.  "Ini adalah kewajiban moralitas bangsa untuk membantu korban bencana. Seluruh tokoh dan pejabat harus terlibat," ujar Kholid."Kami dari PKS meminta agar bencana di Sumatera ini segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional," tegas dia yang turun langsung ke Kota Padang pada Senin (1/12/2025) pagi untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan yang dikumpulkan dari seluruh Anggota Fraksi PKS DPR RI, lewat keterangan tertulis.

Penyerahan bantuan tersebut secara simbolis dilaksanakan di Kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumatera Barat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumbar, serta sejumlah pimpinan PKS dari tingkat pusat hingga daerah.

Lebih jauh, Kholid juga mengungkapkan, Fraksi PKS DPR RI telah melaksanakan instruksi pemotongan gaji seluruh anggotanya untuk didonasikan sebagai bantuan kemanusiaan bagi korban banjir. 

Selain mendorong penetapan status bencana nasional pada bencana Sumatra, Khalid meminta PKS mendorong pemerintah untuk bertindak tegas terhadap praktik pembalakan liar (illegal logging). Dia mendorong adanya peninjauan kembali tata kelola hutan sebagai langkah pencegahan bencana di masa mendatang.

sumber : Antara