Program Mandatori Biodiesel B50 Jangan Korbankan Petani Sawit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan sikap kritis atas wacana kenaikan pungutan ekspor (PE) sawit pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50. Kebijakan tersebut dianggap berisiko menghancurkan ekosistem kelapa sawit dari hulu hingga hilir.

Pasalnya, kebijakan itu dapat melemahkan daya saing sawit di pasar global karena ikut menambah harga ekspor terutama cost, insurance, and freight (CIF). Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto mengatakan, tujuan awal dari program biodiesel itu adalah untuk mengintervensi stabilisasi pasar dan tidak bisa mendominasi hingga B50.

"Karena itu, mendesain kebijakan biodiesel hingga sangat dominan adalah sesuatu yang keliru. Jika B50 tetap dipaksakan sementara sumber pendanaannya bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) maka yang akan dikorbankankan adalah petani sawit," kata Mansuetus dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Jika hal itu diberlakukan, lanjut Mansuetus, dana untuk peremajaan, produktivitas, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan bantuan sarana prasarana untuk perkebunan rakyat. Termasuk juga dukungan pencapaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai dengan amanat UU Perkebunan akan terpinggirkan.

Saat ini, menurut Mansuetus, pungutan ekspor sawit berada di kisaran 75-95 dolar AS per ton. Biaya itu tergantung harga CPO internasional. Harga biosolar sawit sangat tinggi, itulah makanya ada dana yang dikelola BPDP untuk membayar selisih harga dengan solar impor.

"POPSI mengingatkan bahwa dana BPDP sudah terkuras banyak, program untuk petani banyak tersendat dan akan habis pada pertengahan 2026. Pemerintah kemudian berancang-ancang menaikkan PE dan tentu akan berdampak langsung pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani," jelas Mansuetus.