Purbaya Ungkap Alasan Tukar Pejabat BI dan Kemenkeu usai Polemik Data Likuiditas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menekankan sinergi Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia (BI) dibangun dengan baik, meski sempat terjadi perbedaan pandangan mengenai likuiditas. Ia mengungkapkan, adanya "tukar guling" antara pejabat Kementerian Keuangan dan BI merupakan bentuk keseriusan dalam memperkuat sinergi.

Pejabat Kementerian Keuangan yang berpindah ke BI yakni Thomas Djiwandono yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Sementara itu, pejabat BI yang berpindah ke Kementerian Keuangan adalah Juda Agung yang sebelumnya merupakan Anggota Dewan Gubernur (DG) BI. Jabatan keduanya ditukar sejak Februari 2026.

Adapun persoalan likuiditas merupakan isu yang kerap mencuat. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (15/7/2026), Purbaya mengungkapkan indikator data yang digunakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengenai likuiditas perbankan keliru. Selama ini, indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi likuiditas adalah data M0 atau base money yang dirilis BI setiap bulan.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menegaskan likuiditas perbankan berada dalam kondisi terjaga guna mendukung target intermediasi. Hal itu tercermin dari Indonesia Overnight Index Average (INDONIA), yang merupakan gambaran suku bunga antarbank, yang sempat mencapai 6,62 persen pada 18 Juni 2026 dan turun menjadi 6,17 persen pada 16 Juli 2026.

"Kami dengan Bank Sentral berkoordinasi dengan amat erat. Kalau saya ngomong beberapa minggu yang lalu, Bu Destry ngomong kemarin. (Apakah) sudah membaik? Ya, sudah membaik kalau sekarang sih," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Juli 2026 di Kompleks Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Purbaya mengatakan komunikasi terus dibangun dan dipererat dengan Bank Sentral. Ia kemudian menyinggung upaya yang telah dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk mempererat sinergi antara kedua regulator tersebut.

"Kami komunikasi terus dengan Bank Sentral, jadi sinergi amat bagus. Bahkan saya impor deputi gubernur Bank Sentral menjadi wamen saya, saya ekspor wamen saya menjadi deputi gubernur BI, untuk mempererat koordinasi antara kami dengan Bank Sentral. Setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG), sekarang Pak Juda berangkat ke sana, jadi enggak ada miss yang terlalu besar," ujarnya sambil melempar tawa ke arah Juda yang berada di samping kirinya.

Purbaya menyampaikan BI telah melakukan pekerjaannya dengan baik, di antaranya dengan menindaklanjuti kebijakan penempatan likuiditas di perbankan yang merupakan terobosannya. "Saya pikir Bank Sentral sudah melakukan pekerjaannya dengan baik karena kredit tumbuh 11,5 persen. Itu indikasi bahwa kebijakan dimonitor dan diarahkan dengan baik," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Purbaya menyampaikan pernyataan mengenai "salah data" terkait likuiditas dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Mulanya, ia menjelaskan bahwa kebijakan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari BI ke perbankan yang dilakukan sejak September 2025 bertujuan mendorong likuiditas sehingga berdampak pada perekonomian, yang tercermin dari perkembangan data uang primer (M0).

Namun, menurut pengakuannya, data yang digunakan untuk mengukur likuiditas di pasar keuangan ternyata tidak tepat. Data tersebut berasal dari BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan yang tergabung dalam KSSK, yang saat ini diketuai oleh Purbaya sendiri.

"Tanya ke LPS, BI, (Kementerian) Keuangan, semua bilang (likuiditas) ample, tetapi data mereka salah semua. Jadi, ada kesalahan data atau indikator yang kami pakai oleh KSSK selama ini. Saya sudah minta tim KSSK memperbaiki itu, tetapi rupanya belum dapat," ungkap Purbaya.

Pandangan tersebut bersumber dari keterangan perbankan. Karena itu, muncul kontradiksi antara data yang dilaporkan dan kondisi sesungguhnya di lapangan.

Ia menyebut selama ini indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi likuiditas adalah data M0 atau base money, yang dirilis BI setiap bulan. Purbaya mengatakan pertumbuhan M0 meningkat setelah penempatan dana pemerintah di perbankan.

"Walaupun di indikator Bank Sentral ample, kenyataannya nggak ada. Karena waktu bank-bank komplain itu, saya tanya ke mereka gimana, uangnya memang enggak ada, katanya. Lho indikatornya kan bagus semua. Berarti indikator yang kita pakai selama ini enggak akurat," ujarnya.