Sah Jadi Gubernur BI, Begini Arah Kebijakan Destry Damayanti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Destry Damayanti telah resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (1/9/2026), menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri pada akhir Juli 2026 lalu. Destry mengungkapkan, arah kebijakannya lebih menekankan pada upaya pro-stability, di tengah tantangan kondisi ketidakpastian global. 

“Yang pasti, kalau sudah baik (kebijakan era Perry Warjiyo) dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan kita lanjutkan,” kata Destry kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Selasa. 

Lebih lanjut, ia mengungkapkan akan lebih mengutakan upaya untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Hal itu mengingat masih tingginya kondisi ketidakpastian geoekonomi dan geopolitik global.

“Karena kan kebijakan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi, tetapi kalau kita lihat ketidakpastian global masih tinggi. Jadi, artinya stabilitas tetap menjadi prioritas kita, karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil, tentu itu akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi,” jelasnya. 

“Jadi, sense tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami,” tegasnya. 

Adapun, mengenai koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, Destry mengungkapkan, BI bakal terus menjalin hubungan yang baik dengan otoritas fiskal. Ia menyebut, kerja sama antara Bank Sentral dan pemerintah sesungguhnya sudah terjalin lewat sejumlah kebijakan. Di antaranya yakni soal kebijakan likuiditas. 

“Sekarang sebenarnya kan sudah jalan ya, kalau kita bicara likuiditas, tentunya kan bagaimana Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan kan harus bisa bersama-sama untuk mem-provide likuiditas. Karena pemerintah dengan fiscal policy-nya, fiskal ekspansinya mereka lakukan, tentunya dari Bank Indonesia kita juga men-support itu. Jadi, itu paling enggak komunikasi yang perlu harus kita lakukan, bagaimana fiskal-moneter bisa seirama bergeraknya,” ungkapnya. 

Kebijakan lainnya yang menjadi sorotan Destry adalah soal upaya pengendalian inflasi. Terutama inflasi volatile food, jenis inflasi yang terjadi akibat naik turunnya harga bahan pangan. 

“Kemudian juga kaitannya dengan misalnya volatile food inflation. Inflation kan salah satu juga target di kami untuk dijaga stabilitasnya, tetapi kita tahu ada sumber inflasi yang sifatnya lebih supply side, ini kan Bank Indonesia nggak bisa sendiri. Jadi, Bank Indonesia mengajak tentu lembaga terkait, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai supply untuk pangan, misalnya,” tuturnya. 

Destry menyebut, BI memiliki sebanyak 46 kantor perwakilan BI di sejumlah daerah di Indonesia, yang secara konsisten bekerjasama dengan Pemda masing-masing serta sejumlah lembaga terkait untuk mengatasi masalah kelangkaan pangan. Hal itu, kata dia, merupakan bentuk konkret upaya BI dalam menangani masalah sektor riil. 

Selain itu, Destry juga menyebutkan upaya masif dalam mendorong implementasi kebijakan Local Currency Transaction(LCT) untuk dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Terkhusus bagi para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya tersebut dijalankan secara bersama-sama dengan berbagai stakeholder, termasuk dukungan dari DPR RI. 

“Jadi ini hanya beberapa bentuk, karena saya kan temanya ‘Sinergi Merah Putih’ untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, memang kita akan mengoptimalkan sinergi yang bisa kita lakukan, tetapi tentunya tanpa juga mengabaikan mandat dan kewenangan dari masing-masing lembaga yang melakukan sinergi itu,” tuturnya.

Diketahui, usai ditetapkan sebagai Gubernur BI melalui kesepakatan Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, Destry selanjutnya dijadwalkan bakal dilantik di Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (2/9/2026) sore.