Waskita Bangun 14 Gedung KLHK di 9 Provinsi, Termasuk Pusat Keanekaragaman Hayati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan memulai pengerjaan proyek Jasa Rancang Bangun Penyediaan Barang Pengganti Milik Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Proyek tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Kantor Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) KLHK, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kegiatan groundbreaking dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko. Turut hadir Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, Vice President Asset Infrastructure PT Pertamina (Persero), Natalia, serta Direktur Utama PT Patra Jasa, Ray SM Daulay.

Dalam proyek ini, Waskita akan membangun dan merenovasi 14 gedung KLHK yang tersebar di sembilan lokasi di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, Waskita akan mengerjakan pembangunan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) di Maros, Gedung Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK), serta Mess BPPHLHK di Makassar.

Di Kalimantan Timur, Waskita membangun dua gedung, yakni Pusat Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nutfah Nusantara (PHKPNN) di Mentawir, dan Kantor P3E di Balikpapan. Di Sumatra Selatan, proyek meliputi Gedung Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah V Palembang dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) di Bangka Belitung.

Empat proyek renovasi lainnya berada di Bali, meliputi Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Gianyar, Rumah Dinas Tukad Batanghari, Rumah Dinas Tukad Balian, dan Rumah Dinas D’Gedong Residence. Tiga proyek renovasi lainnya berada di Jakarta, yaitu Rumah Serbaguna Patra Kuningan (Jalan Dukuh Patra dan Jaya Mandala), serta Rumah Negara di Cibubur.

Ari Asmoko menyatakan seluruh proyek ditargetkan rampung dalam waktu lima hingga enam bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp 100,35 miliar. “Waskita Karya merasa bangga dapat kembali dipercaya mengerjakan proyek kementerian. Ini merupakan wujud kontribusi kami dalam mendukung kinerja pemerintah,” ujar Ari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (5/7/2025).

Ia menegaskan bahwa Waskita berkomitmen menyelesaikan proyek tepat waktu dengan kualitas terjaga, dan tetap memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). “Untuk efisiensi dan akurasi, Waskita mengimplementasikan Building Information Modelling (BIM), terutama untuk estimasi biaya dan manajemen proyek secara keseluruhan,” jelasnya.

Lingkup pekerjaan mencakup persiapan, pembongkaran, pekerjaan struktur, arsitektur, mechanical electrical plumbing (MEP), infrastruktur, halaman, landscaping, serta bangunan minor lainnya.

Sebagai BUMN konstruksi berpengalaman lebih dari 64 tahun, Waskita sebelumnya telah menyelesaikan berbagai proyek gedung pemerintah, seperti Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Gedung OJK Maluku, dan Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) di Mataram.

Pada akhir 2024, Waskita juga terpilih sebagai kontraktor pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan dan kawasan pusat pemerintahan otonomi baru di Kabupaten Merauke. Bahkan, pada April lalu, perusahaan memulai pembangunan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).