Aksi di Sepanjang Malioboro, Puluhan Mahasiswa Serukan Reformasi hingga Sindir 'Antek-antek Asing'

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM DIY menggelar aksi demonstrasi di sepanjang kawasan Malioboro mulai dari Kantor DPRD DIY hingga Titik Nol Kilometer, Rabu (25/2/2026) petang. Aksi tersebut digelar, salah satunya sebagai respons atas meninggalnya Arianto Tawakal dalam peristiwa kekerasan yang disebut melibatkan aparat kepolisian.

Massa juga menyuarakan keresahan lainnya, dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan "Reformasi Total Polri", "Polisi Pembunuh". Selain itu, ada juga yang bertuliskan protes yang menyindir kebijakan Presiden Prabowo Subianto bergabung  dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat. Mereka membawa spanduk "Prabowo Antek Asing!!!", "Pro Zionis", juga menolak program MBG. Orasi dilakukan secara bergantian dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

"Kehilangan ini bukan hanya duka bagi keluarga, tetapi juga luka kolektif bagi publik. Setiap nyawa warga negara adalah amanah konstitusi. Jika hilang dalam situasi yang seharusnya menjunjung perlindungan hukum, maka yang runtuh bukan hanya tubuh, tetapi juga kepercayaan terhadap keadilan," ujar Koordinator Umum Forum BEM DIY, Faturahman Djaguna saat memberikan keterangan kepada wartawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (25/2/2026).

Ia menyebut, peristiwa yang menewaskan remaja di Maluku tersebut bukan sekadar insiden tunggal, melainkan bagian dari persoalan struktural yang berulang dalam institusi penegak hukum. Menurutnya, reformasi tidak boleh berhenti pada slogan. Faturahman menilai, masih terdapat persoalan relasi kuasa yang timpang, lemahnya akuntabilitas, serta mandeknya pembenahan kelembagaan.

Forum BEM DIY mendesak agar DPRD DIY tidak bersikap pasif terhadap situasi nasional yang dinilai semakin menjauh dari semangat reformasi.

"Kami datang ke DPRD DIY karena lembaga legislatif adalah representasi rakyat di daerah. DPRD harus menyuarakan sikap resmi dan mendorong reformasi total," katanya.

Bawa Sejumlah Tuntutan

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, antara lain reformasi total Polri dan penghentian impunitas, pencabutan izin PT Ormat Geothermal di Maluku Utara serta pengesahan UU Masyarakat Hukum Adat, penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran, transparansi dan audit terbuka Koperasi Merah Putih, serta penolakan keterlibatan TNI dalam urusan sipil.

Mereka juga menolak sikap presiden yang dinilai pro terhadap kepentingan asing, menuntut pendidikan dan kesehatan gratis, berkualitas, dan merata, menolak wacana UU Disinformasi Propaganda Asing, meminta penyelesaian krisis sampah di DIY secara komprehensif, serta penuntasan tambang ilegal dan penghentian eksploitasi lingkungan.

Mahasiswa menegaskan aksi tersebut merupakan mandat konstitusional dan bagian dari kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Mereka menilai reformasi harus diwujudkan dalam pembenahan sistemik yang menjamin penghormatan hak asasi manusia, transparansi, dan supremasi sipil.

Salah satu orator, Randy, menyatakan aksi itu lahir dari kegelisahan atas berbagai peristiwa kekerasan yang mencoreng institusi negara.

"Kami turun ke jalan bukan karena seremonial. Ini paksaan keadaan. Kalau tidak dihentikan, persoalan seperti ini akan terus berulang," katanya.