Anggota DPR Asal Aceh Yakin Prabowo akan Tetapkan Status Bencana Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI asal Dapil Aceh, M. Nasir Djamil memperkirakan Presiden RI Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional di Sumatera. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memang baru saja dihantam banjir dan longsor hingga kondisinya belum pulih.

"Saya punya keyakinan bahwa minggu pertama tahun 2026, Prabowo akan menetapkan bencana nasional untuk Sumatera," kata Nasir kepada Republika, Jumat (26/12/2025).

Nasir merasa status itu layak ditetapkan pemerintah bagi tiga provinsi di Sumatera karena parahnya kondisi disana. Siapapun yang sudah menengok langsung menurutnya akan berpendapat serupa.

"Sebab fakta objektifnya sangat mengerikan dan memilukan siapapun yang melihatnya secara langsung," ujar politisi asal Partai Keadilan Sejahtera itu.

Nasir meyakini penetapan status bencana nasional akan bermanfaat luas dalam penanganan hingga pemulihan pasca bencana Sumatera. Sehingga tak perlu ada yang menaruh curiga dengan maksud lain di balik penetapan status itu.

"Penetapan status bencana nasional untuk Sumatera dimaksud untuk mempercepat proses pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Nasir.

Nasir juga mengamati pemerintah sebenarnya tak punya hambatan berarti guna menetapkan status bencana nasional di Sumatera. Oleh karena itu, Nasir merasa penetapan status bencana nasional tinggal menunggu waktu saja.

"Tak ada kendala (penetapan bencana nasional). Uang ada, personel ada, aturan juga tersedia," ujar Nasir.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk kedua kalinya memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama dua pekan ke depan. Perpanjangan status tanggap darurat ini ditetapkan setelah dilaksanakan rapat forkopimda dan mendengarkan laporan analisis cepat pos komando tanggap darurat bencana Aceh.

"Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2025 selama 14 hari, terhitung 26 Desember sampai 8 Januari 2026," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Kamis (25/12/2025).

Selain itu, perpanjangan ini juga berdasarkan hasil rapat secara virtual dengan seluruh kabupaten/kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, serta hasil kajian penanganan darurat bencana Aceh bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto.

Dengan perpanjangan ini, kata Muhammad MTA, Gubernur Aceh menginstruksikan kepada seluruh SKPA dan mengingatkan stakeholder lainnya untuk mempercepat pendistribusian logistik bagi korban terdampak, baik yang di pengungsian serta rumah warga hingga ke desa pelosok terisolasi.