Beras SPHP Mulai Digelontorkan, Pemerintah Perkuat Pengawasan Distribusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) akan memulai penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Juli 2025. NFA menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan pengawasan distribusi yang ketat dari pusat hingga daerah agar program berjalan tepat sasaran.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, pada Senin (30/6/2025).

“Pelaksanaan SPHP segera akan kami lakukan, tatkala anggaran sudah ada di DIPA Badan Pangan Nasional dan penugasan kepada Bulog segera akan dilaksanakan. Mudah-mudahan di awal bulan Juli ini sudah selesai, sehingga pelaksanaan SPHP maupun bantuan pangan bisa segera dirilis oleh teman-teman Bulog,” kata Ketut, dikutip Selasa (1/7/2025).

Ia menambahkan, NFA berkoordinasi dengan Perum Bulog, pemerintah daerah, serta pelaku distribusi pangan agar penyaluran beras SPHP ini tepat sasaran dan tidak mengalami hambatan. Program SPHP tahun ini menargetkan distribusi sebanyak 1,3 juta ton beras hingga Desember 2025. Alokasi ke Zona I (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi) sebanyak 857 ribu ton; Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan) sebanyak 329 ribu ton; dan Zona III (Maluku dan Papua) sebanyak 131 ribu ton. Melalui gelontoran beras SPHP, diharapkan harga beras di pasar dapat kembali stabil, terutama di wilayah dengan inflasi tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata harga beras (medium dan premium) sampai pekan keempat Juni 2025 untuk Zona I sebesar Rp 14.211 per kilogram, naik 1,32 persen dibanding Mei 2025. Zona II tercatat sebesar Rp 15.293 per kilogram (naik 0,48 persen), dan Zona III sebesar Rp 19.798 per kilogram (naik 0,82 persen).

Khusus beras medium, Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional mencatat rata-rata nasional sebesar Rp 14.097 per kilogram atau 8,13 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Ketut menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah, terutama untuk mempercepat penyaluran dan menjamin ketepatan sasaran.

“Mengingat posisi bantuan pangan ini harus dilakukan secepatnya, yaitu minimal harus selesai di bulan Juli, maka kami minta bantuan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menugaskan Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, termasuk pemerintah desa dalam hal ini kepala desa, agar membantu kelancaran proses bantuan pangan tersebut sehingga bisa dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berperan aktif mulai dari koordinasi dengan Bulog, memastikan kualitas dan kuantitas beras, mendampingi pelaksanaan di lapangan, hingga memperbarui data apabila terjadi perubahan penerima manfaat. Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menegaskan distribusi beras baik dalam program SPHP maupun bantuan pangan harus berjalan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita harus pastikan bahwa penyaluran beras ke masyarakat benar-benar sesuai sasaran. Baik beras SPHP maupun bantuan pangan yang akan segera digulirkan. Pemerintah pusat, daerah, hingga aparat di tingkat desa harus melakukan pengawasan bersama agar tidak ada kebocoran dan penyimpangan,” tegas Arief dalam keterangan resmi NFA.

Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari kerja kolaboratif untuk menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi, program SPHP dan bantuan pangan didukung pula oleh sejumlah langkah lanjutan, seperti operasi pasar, sidak ke pasar tradisional, rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), penguatan pasokan antarwilayah, hingga gerakan menanam di daerah.

Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan menyeluruh, pemerintah optimistis penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan dapat terlaksana tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.