REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA, – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan bahwa penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menjadi kunci vital dalam mengendalikan kasus penyakit jantung sekaligus menekan beban pembiayaannya di Papua. Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan data signifikan terkait layanan jantung di wilayah tersebut selama periode 2024 hingga 2026.
Berdasarkan data yang dimiliki BPJS Kesehatan, tercatat sebanyak 98.132 kasus layanan jantung telah dilayani di Papua sepanjang periode 2024 hingga 2026. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan penanganan penyakit kardiovaskular di provinsi paling timur Indonesia tersebut.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, di Jayapura, Kamis, menyatakan bahwa banyaknya kasus penyakit jantung merupakan dampak dari faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya penguatan pelayanan di tingkat FKTP sebagai garda terdepan.
"Banyak kasus penyakit jantung merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Untuk itu, perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP," ujar Pujowaskito.
Transformasi Layanan Berbasis Hasil
Menurut Pujowaskito, pengendalian penyakit jantung tidak hanya dilakukan ketika peserta membutuhkan pelayanan di rumah sakit. Upaya tersebut harus dimulai sejak tingkat pertama melalui penguatan upaya promotif dan preventif. BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care (VBHC).
Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan dan efisiensi biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar utama. Melalui pendekatan tersebut, upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko dapat diperkuat, antara lain melalui pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pengawasan peserta yang memiliki risiko tinggi.
"Pada tingkat rumah sakit, penerapan mutu berbasis hasil dilakukan melalui pengambilan keputusan terpadu oleh Heart Team, pemanfaatan Fractional Flow Reserve (FFR), hingga penanganan staged revascularization," jelas Pujowaskito.
Ia menambahkan, penerapan strategi tersebut juga diikuti dengan perubahan indikator evaluasi pelayanan. Evaluasi tidak lagi hanya melihat proses, tetapi lebih menekankan pada hasil dari tindakan medis yang diberikan kepada peserta. "Keberlanjutan JKN ditentukan oleh kemampuan menghasilkan kualitas kesehatan yang optimal bagi masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan telah menggelar kegiatan media workshop bertema "Kupas Tuntas Layanan Jantung dalam Program JKN: Dari Akses Pelayanan Berkualitas hingga Layanan Jantung Canggih bagi Peserta" yang dilaksanakan secara daring pada Rabu (16/9).
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara

1 hour ago
8















































