Buruh Ancam Demo Besar-besaran atas Penetapan UMP yang Dinilai tak Adil, Begini Respons Wagub Rano

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kalangan buruh berencana akan menggelar demo besar-besaran sebagai respons atas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 yang dinilai tidak adil. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menilai, ketidakpuasan di kalangan tertentu terhadap besaran UMP Jakarta 2026 senilai Rp 5.729.876 merupakan hal yang wajar.

"Kalau pun memang timbul ada ketidakpuasan, itu sangat wajar. Itu dinamika kehidupan. Karena itu, nanti kita cari jalannya seperti apa," kata Rano di Jakarta, Ahad (28/12/2025).

Menurut dia, besaran UMP Jakarta per 1 Januari 2026 merupakan keputusan dari Dewan Pengupahan yang di dalamnya terdapat unsur dari pemerintah daerah, buruh, dan pengusaha. Peraturan gubernur (pergub) yang diterbitkan pun, kata dia, telah melalui proses musyawarah yang panjang. Apabila ada ketidakpuasan yang berujung rencana aksi demonstrasi atau unjuk rasa, maka Rano menilai itu bagian dari hak.

"Kalaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan gubernur (pergub), itu melalui proses panjang. Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes, itu kembali kepada hak," ujar Rano.

Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Rabu (24/12/2025) mengumumkan besaran UMP Jakarta per 1 Januari 2026 naik sebesar 6,17 persen atau Rp 333.115, dari semula Rp 5.396.761 menjadi Rp 5.729.876. Dia menekankan agar seluruh perusahaan di ibu kota dapat menerapkan besaran UMP yang baru itu.

Penetapan UMP tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan perhitungan. Pramono mengungkapkan, Pemprov Jakarta sudah berusaha adil terhadap para pengusaha dan buruh dalam memutuskan UMP Jakarta 2026. Oleh karena itu, dia berharap nantinya tidak ada buruh yang mogok bekerja setelah UMP tersebut diumumkan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengeklaim puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara Jakarta. Aksi tersebut membawa isu utama penolakan terhadap nilai kenaikan UMP Jakarta 2026.