Gubernur Jabar Akan Teken UMP 2026 pada 24 Desember

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dijadwalkan untuk menandatangani Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 pada 24 Desember 2025. Pembahasan intensif mengenai UMP dan UMK ini tengah berlangsung di Dewan Pengupahan Jawa Barat dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Proses pembahasan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, serikat buruh, pengusaha, serta para ahli. Diskusi tersebut mencakup UMP, UMKM, dan upah sektoral, dengan tujuan untuk mengumumkan upah tahun 2026. "Nanti tanggal 24 saya tandatangani ya, hari ini lagi masih finalisasi," ujar Dedi di Bandung, Selasa.

Pada Jumat (19/12), Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah mengadakan rapat pleno di Gedung Sate, Kota Bandung, di mana usulan dari serikat pekerja dan pengusaha melalui Apindo telah disampaikan. Serikat buruh mengusulkan rata-rata Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2025 berada di angka Rp3.589.619, dengan perhatian khusus pada disparitas upah antar daerah seperti Kota Banjar dan Kota Bekasi.

Regulasi terbaru, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dinilai belum mampu mengatasi disparitas tersebut. Formulasi perhitungan yang digunakan melibatkan inflasi tahunan sebesar 2,19 persen dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 5,11 persen dengan indeks alpha antara 0,5 hingga 0,9.

Serikat buruh mengusulkan agar disparitas dapat diurai dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan hasil kajian International Labour Organization (ILO) untuk menentukan kebutuhan hidup layak (KHL) di Jawa Barat. Mereka mengusulkan UMP 2026 sebesar Rp3.833.318 dan UMSP di angka Rp3.870.004.

Di sisi lain, Apindo menilai bahwa penentuan alpha harus mempertimbangkan kontribusi pengusaha, karena tenaga kerja ada berkat keberadaan perusahaan. Mereka mengusulkan penggunaan alpha 0,5 untuk menetapkan UMP 2026, yang akan menghasilkan kenaikan 4,745 persen. Apindo juga tidak mengusulkan UMSP, karena tidak ada amanat dari pelaku usaha sektor di Jabar.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara