Jadi Bank BUMN, BSI Didorong Genjot Pembiayaan Industri Halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF menilai penguatan peran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank badan usaha milik negara (BUMN) harus diarahkan untuk mendorong sektor riil industri halal. Status BUMN dinilai memberi ruang lebih besar bagi BSI untuk memperluas pembiayaan produktif.

Ekonom CSED INDEF Handi Risza menegaskan pengembangan ekonomi syariah idealnya dimulai dari sektor riil sebelum sektor keuangan. “Semestinya ekonomi berkembang lebih dahulu di sektor riil, lalu menyusul sektor keuangan,” ujar Handi dalam Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah di Jakarta, dikutip Jumat (26/12/2025).

INDEF mencatat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia selama ini lebih dahulu berkembang di sektor keuangan dan kini mulai bergerak ke sektor riil. Industri halal dinilai mulai memainkan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Potensi penguatan sektor riil halal pada 2026 dinilai semakin terbuka dengan dukungan kebijakan pemerintah. Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai lembaga nonkementerian di bawah Presiden dinilai memperkuat ekosistem pengembangan produk halal.

Peluang strategis industri halal juga datang dari Program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran Rp 335 triliun. Program tersebut dinilai berpotensi mendorong permintaan produk halal dari sektor pangan dan turunannya.

Dalam konteks perbankan, INDEF menilai kehadiran BSI sebagai bank BUMN dan bagian dari Himpunan Bank Milik Negara memberikan sovereign backing yang kuat. Dukungan tersebut dinilai membuat BSI naik kelas dan lebih leluasa menopang pembiayaan sektor riil halal.

“Proses transformasi ekonomi dan keuangan syariah terus bergulir dan berjalan dengan baik,” kata Handi. Ia menilai penguatan bank syariah BUMN menjadi kunci agar ekonomi syariah masuk arus utama perekonomian nasional.

Namun demikian, INDEF mengingatkan tantangan masih terlihat pada rendahnya inklusi keuangan syariah. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2025 mencatat literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen, sementara inklusi baru 13,41 persen.

Kesenjangan tersebut dinilai perlu dijawab melalui perluasan pembiayaan sektor riil yang menyentuh langsung masyarakat. Penguatan peran BSI dinilai strategis agar manfaat ekonomi syariah dirasakan lebih luas hingga ke daerah.