REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA — Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) meminta dilakukan investigasi independen untuk memastikan kabar penyanderaan atau pembawaan paksa terhadap sembilan perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hingga kini, informasi mengenai peristiwa tersebut masih simpang siur karena terdapat bantahan dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Ketua YKKMP Theo Hesegem mengaku belum mengetahui secara pasti informasi mengenai penyanderaan tersebut. Ia juga mengatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum menerima laporan mengenai kejadian itu.
"Saya tidak tahu informasi itu. Komnas HAM juga belum menerima laporan," kata Theo ketika dihubungi Republika.
Menurut Theo, perbedaan keterangan antara aparat keamanan dan pihak TPNPB-OPM membuat informasi mengenai dugaan penyanderaan tersebut perlu diverifikasi melalui mekanisme yang independen.
"Kalau sudah dua versi berbeda, berarti butuh investigasi independen. Tidak bisa menuduh seolah itu berita yang dibuat OPM," ujarnya.
Theo menilai, selama ini TNI-Polri dan TPNPB-OPM kerap menyampaikan informasi yang saling bertolak belakang. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengetahui fakta sebenarnya di lapangan.
"TNI-Polri dan TPNPB saling tuding karena bermusuhan. Jadi berita bisa benar, bisa tidak," katanya.
Karena itu, YKKMP mendorong Komnas HAM atau lembaga gereja untuk turun langsung melakukan penyelidikan. Menurut dia, Komnas HAM merupakan lembaga negara yang memiliki mandat sekaligus kepercayaan untuk mengungkap fakta terkait dugaan pelanggaran HAM.
"Komnas HAM sebagai lembaga negara yang diamanatkan dan dipercaya negara harus melakukan investigasi independen dan menyampaikan kepada publik benar atau tidak," kata Theo.
Ia menilai pengungkapan fakta menjadi penting agar masyarakat Papua tidak semakin bingung dengan informasi yang saling bertentangan.
"Itu yang paling penting agar tidak membingungkan masyarakat Papua," ujarnya.
Theo juga meminta TNI maupun TPNPB tidak mengganggu tim independen yang nantinya melakukan investigasi di Jila. Menurut dia, kehadiran tim independen harus dijamin agar proses pencarian fakta dapat berlangsung secara objektif.
"Jangan ganggu tim yang turun investigasi kasus sehingga bisa dilakukan secara independen. Jika ada gangguan akan sangat sulit membuktikan faktanya," katanya.
Theo juga menyatakan dirinya tidak begitu saja mempercayai klaim dari aparat maupun TPNPB sebelum ada verifikasi lapangan. Ia menduga munculnya kabar penyanderaan setelah serangan terhadap pos TNI di Jila membuat informasi tersebut perlu dicermati lebih hati-hati.
"Karena penyanderaan ini muncul setelah OPM melakukan serangan di pos TNI di Jila. Setelah kejadian itu ada berita ini. Berarti ini ada indikasi palsu," ujarnya.
TNI-Polri Sebut Sembilan Perempuan Dibawa Paksa
Sebelumnya, aparat keamanan menyebut kelompok bersenjata membawa paksa sembilan perempuan dari wilayah Distrik Jila. Komandan Kodim 1710/Mimika Letnan Kolonel Infanteri Jozanda menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan keji dan tidak manusiawi.
"Membawa anak-anak perempuan dengan paksa bahkan menembak orang tuanya saat orang tua itu menghalangi agar anaknya tidak dibawa paksa. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi," kata Jozanda di Timika, Kamis (21/8/2026).
Jozanda mengatakan aparat TNI-Polri masih melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang disebut membawa para perempuan tersebut. Aparat juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan makanan kepada masyarakat Jila.
Menurut dia, masyarakat setempat mengalami trauma setelah kejadian tersebut sehingga aktivitas berkebun terganggu dan persediaan makanan mulai berkurang.
"Besok kami akan mendukung helikopter untuk mendropkan makanan karena masyarakat di sana trauma dan tidak berkebun pascakejadian itu sehingga bahan makanan juga berkurang," ujarnya.
Polisi menyebut sembilan perempuan yang dilaporkan dibawa tersebut mayoritas merupakan remaja dan anak-anak sekolah. Mereka adalah Nemerina Wamang (17), yang disebut dalam kondisi hamil muda; Alin Mesawarol, siswi kelas 6 SD; Nopi Aim, siswi kelas 4 SD; Opinte Mesawaro, siswi kelas 3 SD; Meria Nibilingame (15); Miante Nibilingame (13); Yotina Senawatme (18); Ilimin Onawame (18); dan Wena Katagame (18).
Para perempuan tersebut disebut berasal dari sejumlah kampung di Distrik Jila, yakni Kampung Pilikogom, Jila, Bunaraigin, dan Noema.
TPNPB-OPM Bantah
Di sisi lain, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom membantah tuduhan penculikan maupun penyanderaan terhadap sembilan warga sipil tersebut.
Sebby menyebut tudingan aparat sebagai propaganda militer Indonesia. Ia menegaskan kelompoknya tidak menargetkan warga sipil dalam konflik bersenjata dengan aparat keamanan Indonesia.
"Itu hanya propaganda yang dibikin militer Indonesia," kata Sebby saat dihubungi Republika dari Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Menurut Sebby, pasukan TPNPB-OPM yang tersebar di berbagai wilayah Papua tidak menargetkan masyarakat sipil.
"Pasukan TPNPB tidak menargetkan warga sipil," ujarnya.
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang sebelumnya mengatakan TNI masih melakukan pengumpulan data untuk memastikan kondisi masyarakat di Jila. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan sebelum menentukan tindakan selanjutnya.
"Hal itu dilakukan demi mengamankan masyarakat di wilayah itu termasuk saat mengamankan warga yang dilaporkan dibawa KKB," kata Febriel kepada Antara di Jayapura, Kamis.
Febriel mengatakan Danrem 173/PVB telah berada di Timika untuk berkoordinasi terkait persoalan tersebut. Pemerintah Kabupaten Mimika juga disebut tengah berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Menurut dia, Korem 173/PVB bersama Koops TNI sebelumnya telah mengunjungi Jila pada Rabu (19/8). Dari hasil kunjungan tersebut, kondisi keamanan di wilayah itu disebut berangsur kondusif.
"Langkah-langkah keamanan sudah dikoordinasikan agar wilayah tersebut kembali kondusif," ujarnya.
Laporan mengenai sembilan perempuan tersebut muncul setelah kelompok bersenjata dilaporkan beraktivitas di wilayah Jila pada Senin (17/8) dan Selasa (18/8). Aparat kemudian menyebut sembilan perempuan di Kampung Pasir Putih, Distrik Jila, dibawa oleh kelompok bersenjata.
Di tengah perbedaan klaim tersebut, YKKMP menilai kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi hanya dapat diperoleh melalui investigasi yang bebas dari kepentingan pihak-pihak yang berkonflik. Hasil investigasi juga diharapkan dibuka kepada publik sehingga masyarakat Papua memperoleh informasi yang berdasarkan fakta, bukan sekadar klaim dari pihak yang saling berhadapan.

7 hours ago
11













































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5692679/original/097423800_1778569231-1_1_.jpg)